Jakarta, Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperkuat peran dan perlindungan profesi advokat. Dalam KUHAP baru, sejumlah hak advokat ditegaskan sebagai bagian penting dari upaya menjamin prinsip fair trial, due process of law, dan equality before the law.
Advokat diposisikan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa sejak awal proses hukum. Penguatan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pakar hukum pidana menilai, pengaturan hak advokat dalam KUHAP baru merupakan langkah progresif untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan serta memastikan proses peradilan berjalan secara objektif dan berkeadilan.
11 Hak Advokat dalam KUHAP Baru
Dalam KUHAP baru, setidaknya terdapat 11 hak advokat yang ditegaskan dan diperkuat, yaitu:
Hak memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan.
Hak bertemu klien secara bebas dan rahasia, termasuk saat klien berada dalam tahanan.
Hak memperoleh akses berkas perkara, seperti surat dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan.
Hak hadir dan berperan aktif dalam pemeriksaan klien pada setiap tahapan proses hukum.
Hak mengajukan dan memeriksa alat bukti, termasuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.
Hak mengajukan keberatan dan upaya hukum, mulai dari eksepsi, praperadilan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.
Hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa intimidasi atau diskriminasi dari aparat penegak hukum.
Hak imunitas profesi, yakni tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pendapat dan tindakan hukum yang dilakukan dengan itikad baik.
Hak ingkar, yaitu hak untuk menjaga dan tidak membuka rahasia klien.
Hak memperoleh perlindungan hukum dari negara apabila menghadapi ancaman atau kriminalisasi dalam menjalankan tugas.
Hak menjalankan profesi secara mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun.
Perkuat Posisi Pembela
Penguatan hak-hak advokat ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak warga negara yang berhadapan dengan hukum. Dengan posisi advokat yang lebih terlindungi, diharapkan praktik peradilan pidana dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“KUHAP baru menegaskan bahwa advokat bukan sekadar pendamping formal, melainkan mitra sejajar dalam sistem peradilan pidana,” ujar seorang akademisi hukum pidana.
Dengan penguatan tersebut, KUHAP baru diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
