DETEKSI.co-Jakarta, Penulis buku Prabowonomics, Yonge Sihombing, menyampaikan keprihatinannya atas pernyataan pengamat politik sekaligus pimpinan lembaga survei, Saiful Muzani, terkait isu perlunya “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto.
Yonge menilai pernyataan tersebut tidak bisa dipandang sebagai komentar biasa, karena datang dari sosok yang selama ini dikenal luas melalui karya-karya survei politik yang kerap dijadikan rujukan dalam membaca peta politik nasional.
Menurutnya, publik selama ini mengenal Saiful Muzani sebagai figur yang menghasilkan data, analisis, dan hasil survei yang sering dipakai sebagai referensi politik. Karena itu, ia menyayangkan jika pernyataan yang muncul justru bergeser dari ranah analisis ilmiah menjadi sikap politik yang berpotensi memicu polemik.
“Saya prihatin, karena selama ini Saiful Muzani menghasilkan karya survei politik yang sering digunakan sebagai referensi politik, kok bisa berubah dari karya survei politik menjadi karya sikap politik,” kata Yonge dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Yonge menegaskan, figur publik yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan, terutama jika menyangkut isu yang sangat sensitif seperti posisi kepala negara dan stabilitas pemerintahan.
Pernyataan Saiful Muzani sendiri disebut menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, Saiful dinilai menyarankan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto secara inkonstitusional.
Viralnya pernyataan itu kemudian memunculkan beragam respons di ruang publik. Isu yang menyangkut upaya “menjatuhkan” presiden dinilai sangat sensitif, karena bisa memicu tafsir liar dan memperbesar ketegangan politik di tengah masyarakat.
Yonge menilai, dalam situasi seperti itu, tokoh publik semestinya tidak memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru.
Yonge juga mengingatkan bahwa tokoh senior di dunia survei politik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskursus publik. Menurut dia, ruang demokrasi harus diisi dengan perdebatan yang sehat, argumentatif, dan berpijak pada konstitusi.
Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak membuka ruang tafsir yang dapat memancing kegaduhan politik.
“Tokoh senior harus memberi contoh dalam menyampaikan pendapat secara bijak, bukan justru memantik kontroversi yang bisa berkembang liar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yonge berharap semua pihak, terutama pengamat politik dan figur publik yang memiliki pengaruh luas, dapat menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan pandangan secara terukur dan konstitusional.
Menurut dia, kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dalam bingkai etika dan tanggung jawab publik. Terlebih, di era media sosial saat ini, satu pernyataan bisa dengan cepat menyebar, dipotong konteksnya, lalu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat.
Karena itu, Yonge mengingatkan agar pernyataan yang menyangkut masa depan pemerintahan dan kepala negara tidak disampaikan secara serampangan.
Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, Yonge menilai penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas dan etika dalam berpendapat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dirusak oleh narasi-narasi yang justru mengarah pada kegaduhan.
Bagi Yonge, ruang publik harus diisi oleh gagasan, data, dan pandangan yang mencerahkan, bukan ucapan yang berpotensi memperuncing situasi.
“Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.(gaho)
