DETEKSI.co-Karo, Penanganan bencana menjadi fokus penelitian Tim STIK Lemdiklat Polri yang memilih Polres Karo sebagai salah satu lokasi pelaksanaan riset untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di lingkungan kepolisian. Selain Polres Karo, penelitian ini juga melibatkan perwakilan dari Polres Binjai dan Polres Langkat.
Kegiatan penelitian berlangsung di Aula Pur Pur Sage Mapolres Karo, Rabu (8/7/2026). Tim dipimpin Kabagjian Kumham Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri sekaligus Ketua Tim, AKBP Dr. Tagor Hutapea, S.I.K., M.Si., dan disambut langsung Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran pejabat utama Polres Karo.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sejumlah instansi terkait dari Kabupaten Karo, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat.
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Polres Karo sebagai lokasi penelitian. Menurutnya, karakteristik geografis Kabupaten Karo yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi membuat penelitian tersebut memiliki nilai strategis.
Ia menjelaskan, Kabupaten Karo berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari erupsi gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan. Karena itu, peningkatan kapasitas penanganan bencana menjadi kebutuhan yang harus terus dikembangkan.
“Kami berharap hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKBP Pebriandi.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti STIK Lemdiklat Polri AKBP Dr. Tagor Hutapea menjelaskan bahwa penelitian dilakukan untuk menghimpun data faktual mengenai penanganan bencana di wilayah kepolisian.
Data yang diperoleh akan menjadi bagian dari big data STIK Lemdiklat Polri. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, pengembangan kurikulum pendidikan kepolisian, serta penyempurnaan model penanganan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam sesi diskusi, tim peneliti menggali berbagai informasi dari para pemangku kepentingan mengenai koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, dukungan pemerintah daerah, berbagai kendala yang dihadapi saat penanganan bencana, hingga inovasi yang telah diterapkan di masing-masing wilayah.
Masukan dari pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola penanganan bencana yang selama ini berjalan serta langkah-langkah yang masih perlu diperkuat.
Melalui penelitian ini, STIK Lemdiklat Polri menargetkan lahirnya rekomendasi yang mampu memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang semakin cepat, tepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. (Ril)
