DETEKSI.co-Aceh Singkil, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menyoroti alokasi anggaran Rp849,9 juta dari APBK Aceh Singkil 2026 untuk penyusunan Studi Kelayakan dan Masterplan kawasan perkantoran terpadu seluas 673 hektare di lahan eks HGU PT Nafasindo.
Ketua ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan, namun meminta pemerintah menjamin transparansi, legalitas dan kelayakan proyek tersebut.
“Uang APBK adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Jangan sampai uang rakyat habis untuk masterplan megah, tapi realisasi pembangunan terhambat persoalan lahan, tata ruang, lingkungan dan kemampuan fiskal daerah,” tegas Mahmud dalam siaran pers resmi, Selasa (10/11/2026).
ALAMP AKSI menilai ada empat persoalan mendasar yang wajib dijawab Bupati Aceh Singkil sebelum masterplan dilanjutkan.
Pertama, soal transparansi anggaran. Publik dinilai berhak tahu apa saja yang dibeli dari Rp849,9 juta tersebut. Mulai dari urgensi pembangunan 673 hektare, dasar perhitungan luas, rincian biaya FS dan Masterplan, metode penentuan HPS, hingga siapa konsultan dan apa indikator keberhasilannya.
Kedua, soal kepastian hukum tanah eks HGU PT Nafasindo. Menurutnya, berakhirnya HGU tidak otomatis membuat tanah bebas persoalan. Pemerintah harus menjelaskan kapan HGU berakhir, apakah sudah ada penetapan dari Kementerian ATR/BPN, apakah 673 hektare itu sudah clear dari klaim pihak ketiga dan konflik agraria, serta apa dasar hukum pemanfaatannya.
Mahmud menyebut perencanaan di atas lahan yang belum pasti status hukumnya sangat berisiko menimbulkan sengketa, pemborosan anggaran perencanaan dan potensi kewajiban keuangan baru bagi daerah.
Ketiga, soal kelayakan ilmiah. Luas 673 hektare bukan angka kecil. ALAMP AKSI mendesak kajian geoteknik, hidrologi dan lingkungan dilakukan serius. Jika lokasi merupakan tanah gambut atau rawan banjir, maka daya dukung tanah, risiko penurunan, sistem drainase, hingga kebutuhan kolam retensi harus dihitung sejak awal. Jangan sampai masterplan jadi, tapi biaya konstruksi membengkak karena kondisi tanah.
Termasuk kesesuaian dengan RTRW dan RDTR, pembagian ruang yang jelas antara gedung pemerintahan, jalan, ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL.
Keempat, dari perspektif antikorupsi. ALAMP AKSI mengingatkan, pemborosan anggaran harus dicegah sejak tahap perencanaan. Jika perencanaan tidak berbasis kebutuhan yang objektif, maka akan menentukan pemborosan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah jangan hanya memamerkan gambar kawasan perkantoran yang megah. Masyarakat butuh kepastian hukum tanahnya, kajian ilmiahnya dan transparansi anggarannya,” pungkas Mahmud. (Arman Munthe)
