DETEKSI.co-Aceh Singkil, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan anggaran penyusunan Kajian Neraca Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 senilai Rp3,25 miliar.
Ketua Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mempertanyakan manfaat kajian yang bersumber dari APBK Aceh Singkil tersebut. Meski dilaksanakan melalui kerja sama Pemkab Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), hasil kajian dinilai belum terlihat dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga 2026.
“Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui apakah anggaran sebesar itu sebanding dengan hasil pekerjaan,” tegas Mahmud, Selasa (3/11/2026).
Alamp Aksi juga menyoroti informasi adanya temuan Inspektorat Aceh Singkil yang mengindikasikan potensi kerugian negara sekitar Rp250 juta. Mahmud meminta informasi tersebut diklarifikasi melalui dokumen resmi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Alamp Aksi mendesak KPK melakukan audit investigatif dan forensik terhadap kewajaran anggaran, kesesuaian kontrak, kualitas hasil kajian, serta potensi kerugian negara.
Selain itu, pihaknya meminta Pemkab Aceh Singkil membuka dokumen RAB, KAK, kontrak, laporan akhir dan hasil pemeriksaan Inspektorat kepada publik.
Mahmud menegaskan, tidak terlihatnya hasil kajian di ruang publik bukan berarti telah terbukti terjadi tindak pidana. Namun, kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mendorong keterbukaan dan pemeriksaan menyeluruh.
“Jika pekerjaan benar dilaksanakan sesuai kontrak, silakan buka dokumennya. Jika ada penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Bappeda Aceh Singkil, Junaidi, belum merespons upaya konfirmasi yang dilayangkan. (Arman Munthe)
