DETEKSI.co-Denpasar, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di tingkat internasional harus melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan DPR RI. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global sekaligus mendorong pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pelaku sektor pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dengan pemerintah daerah agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara lebih efektif di tingkat internasional.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan pola diplomasi saat ini telah mengalami perubahan. Menurutnya, diplomasi tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan multitrek diplomacy.
Ia menjelaskan DPR RI selama ini menjalankan fungsi second track diplomacy, yaitu diplomasi yang dilakukan melalui jalur parlemen untuk melengkapi diplomasi resmi pemerintah.
Namun, menurut Irine, keberhasilan diplomasi Indonesia akan lebih optimal apabila pemerintah daerah turut berperan aktif dalam membangun hubungan internasional.
“Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek,” ujar Irine.
Irine menilai keberadaan Indonesia dalam berbagai forum internasional tidak cukup hanya sebatas menghadiri pertemuan atau sidang internasional.
Menurutnya, Indonesia harus mampu ikut memengaruhi arah kebijakan global yang selaras dengan kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting karena hasil diplomasi internasional pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dinilai akan memperkuat daya tawar Indonesia dalam membangun kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menekankan bahwa jalur diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia kepada dunia internasional.
Menurutnya, jaringan kerja sama yang dimiliki parlemen dapat menjadi media promosi untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan mancanegara agar memilih Indonesia sebagai destinasi wisata.
“Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir,” jelas Bramantyo.
Ia menilai penguatan promosi melalui diplomasi parlemen akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama.
Melalui pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya menjadikan diplomasi parlemen sebagai penghubung antara kepentingan nasional dan potensi yang dimiliki setiap daerah.
Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam berbagai kerja sama internasional, BKSAP berharap hasil diplomasi tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia, tetapi juga mampu memberikan manfaat konkret bagi pembangunan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (Ril)
