DETEKSI.co-Medan, Khairul Muslim menegaskan Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara harus menjadi kompas moral wartawan, bukan sekadar lembaga penghukum. Ia berkomitmen mendorong penegakan etika yang adil, independen, serta mengedepankan pembinaan profesi.
Pandangan tersebut disampaikan tokoh pers senior Sumatera Utara itu setelah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Medan, Jumat (6/11/2026).
Khairul akan mengikuti pemilihan dalam Konferensi PWI Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik. Wartawan dituntut tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga akurasi, independensi, dan tanggung jawab kepada publik.
“Teknologi boleh berkembang, tetapi prinsip dasar jurnalistik tidak boleh berubah. Kebenaran, independensi, akurasi, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi pegangan,” menjadi salah satu penekanan Khairul.
Ia menilai, derasnya arus informasi turut memunculkan persoalan berita menyesatkan, manipulasi gambar dan suara, plagiarisme digital, hingga konflik kepentingan. Kondisi ini membutuhkan penguatan integritas dan kesadaran etik wartawan.
DK Harus Independen dan Adil
Khairul menegaskan, Dewan Kehormatan harus menjalankan kewenangannya secara objektif, adil, dan tidak tebang pilih. Penanganan dugaan pelanggaran etik harus berlandaskan bukti serta aturan organisasi, bukan kedekatan personal, senioritas, jabatan, maupun kepentingan kelompok.
DK juga tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik atau menghukum anggota yang berbeda pandangan dengan pengurus.
Sebaliknya, wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional harus memperoleh perlindungan moral dan organisasi.
Menurut Khairul, kewibawaan Dewan Kehormatan lahir dari keberanian menjaga keadilan, termasuk ketika persoalan etik melibatkan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi.
Utamakan Pencegahan dan Pembinaan
Khairul juga mendorong perubahan paradigma kerja Dewan Kehormatan agar tidak hanya dikenal melalui pemberian teguran, peringatan, atau sanksi.
DK, katanya, perlu lebih aktif melakukan pendidikan etik, sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, konsultasi, dan pembinaan profesi.
Diskusi mengenai penggunaan kecerdasan buatan, konflik kepentingan, serta batas antara produk jurnalistik dan konten pribadi juga perlu menjadi agenda pembinaan.
Dengan demikian, keberhasilan DK tidak semata-mata diukur dari jumlah anggota yang dijatuhi sanksi, tetapi dari meningkatnya kesadaran etik dan berkurangnya pelanggaran.
Jaga Persaudaraan dan Marwah PWI
Dalam dinamika organisasi, Khairul memandang perbedaan pendapat dan persaingan sebagai bagian dari demokrasi. Namun, semuanya harus tetap berada dalam koridor aturan dan persaudaraan.
DK harus menjadi penyangga agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi permusuhan, fitnah, intimidasi, maupun pengucilan terhadap anggota.
Ia mengingatkan, kehormatan organisasi tidak boleh ditempatkan di atas prinsip keadilan dan etika.
Khairul Muslim memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kewartawanan. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut dan Ketua atau Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut.
Saat ini, Khairul masih mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP).
Melalui pencalonannya, Khairul ingin menjadikan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun integritas, menjaga persaudaraan, dan memperkuat marwah PWI Sumut.(Ril)
