DETEKSI.co-Lampung Tengah, Lampung Tengah dinilai memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui program sosial, pendidikan, dan keagamaan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah beserta jajaran mitra kerja Komisi VIII DPR RI, yang terdiri dari Kementerian Agama, Dinas Sosial, BPBD, Baznas, BPJPH, dan BPKH di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Marwan mengatakan, Lampung Tengah memiliki modal besar untuk berkembang apabila didukung dengan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Lampung Tengah ini ternyata potensinya luar biasa, baik sumber daya alamnya maupun SDM-nya,” ujar Marwan.
Salah satu program yang dinilai dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Marwan menjelaskan, hingga saat ini Provinsi Lampung belum memiliki Sekolah Rakyat. Namun, Kementerian Sosial telah menyatakan komitmennya untuk membuka peluang pembangunan program tersebut di Lampung.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan dukungan dengan menyiapkan lahan hibah guna mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Bupati sudah siap menghibahkan tanah. Yang penting Sekolah Rakyat itu hadir,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap tingginya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah. Menurut Marwan, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat berangsur keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Ia meyakini pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong graduasi penerima PKH melalui pendampingan yang berkelanjutan serta pemberian akses permodalan kepada keluarga penerima manfaat.
“Saya berkeyakinan bahwa Bupati bisa mendorong penerima PKH ini keluar dari penerima PKH. Tentunya harus didampingi dan dikasih modal,” ujarnya.
Dalam bidang pelayanan keagamaan, Marwan juga menyoroti masih adanya sejumlah kecamatan di Lampung Tengah yang belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyiapkan hibah lahan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan kantor KUA.
Menurutnya, setelah lahan tersedia, pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penyediaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Tanah dihibahkan, tinggal kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama. Kami yakin keberagamaan menjadi modal dasar bagi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ke depan,” tuturnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu menambahkan, kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan seluruh program serta anggaran yang disalurkan melalui mitra kerja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial hingga pelayanan keagamaan, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Tengah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas di Lampung Tengah,” pungkas Marwan Dasopang. (Ril)
