DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menyatakan bahwa pihaknya sejak awal telah menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi konflik akibat pengalihan empat pulau yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk ke wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Gandi, keputusan Kemendagri tersebut merupakan tindakan fatal karena tidak mempertimbangkan aspek historis maupun data administratif kepemilikan yang sah.

“Keputusan ini bisa memicu konflik horizontal. Jabatan Kemendagri harus segera di evaluasi,” tegas Gandi Parapat kepada wartawan, Selasa (17/5/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Gandi bahkan menyampaikan kritik tajam terhadap pejabat yang ia nilai hanya bersikap manis di hadapan Presiden Prabowo, namun tidak memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

“Pusaran menteri yang hanya manis mulut itu sebaiknya segera disingkirkan. Tidak usah berlama-lama menjabat kalau justru menjadi beban. Tapi kalau ada pejabat yang benar-benar berpikir untuk membangun bangsa, maka mereka patut diapresiasi,” katanya.

Baca berita sebelumnya : PMPHI Sumut Minta Kemendagri Evaluasi Klaim Empat Pulau yang Picu Ketegangan Sumut–Aceh – Deteksi

Ia juga menyinggung soal kemungkinan aksi protes lebih luas. “Kalau masyarakat Aceh berniat menyegel kantor Kemendagri, kami di PMPHI siap mendukung. Keputusan itu sudah di luar batas nalar akal sehat, untung Presiden Prabowo di waktu yang tepat mengambil sikap tegas bahwa 4 pulau tersebut milik Aceh secara sah,” ujarnya.

Gandi pun mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah tegas. “Kalau tidak mampu, serahkan saja ke Gibran. Dia juga sedang menanti kekuasaan,” sindirnya.

Tokoh Aktivis Sumut Angkat Suara

Dalam forum diskusi yang digelar oleh aktivis Sumut terkait polemik empat pulau tersebut, Ketua Forum Kebhinekaan Indonesia Bersatu (FKIB), Ustaz Martono, mengajak semua pihak berpedoman pada Perjanjian Helsinki dalam menyikapi penyelesaian masalah ini.

“Secara historis, empat pulau itu merupakan bagian dari Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh,” jelasnya singkat.

Baca berita sebelumnya : Gandi Parapat Imbau Kemendagri Selesaikan Polemik Empat Pulau Lewat Forum Dialog – Deteksi

Sementara itu, Ir. Alexander Parsa, seorang tokoh muda asal Aceh, menilai selama ini hubungan antara masyarakat Sumatera Utara dan Aceh berjalan harmonis dan saling mendukung.

Namun, ia menyoroti sikap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dinilainya terlalu cepat dalam merespons isu ini. “Ke depan, polemik ini harus dijadikan pelajaran. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan bisa memicu konflik dan gesekan di masyarakat,” ujarnya.

Baca berita sebelumnya : MS Kaban Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh – Deteksi

Sebagai putra asal Aceh, Alexander juga mengingatkan Ketua DPRD Sumut agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik.

“Statement publik itu punya dampak. Jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat, apalagi yang berada langsung di wilayah terdampak. Bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa memperkeruh suasana,” jelasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan kritik akademik: “Perbanyaklah membaca buku, agar tahu sejarah dan memahami akar persoalan secara utuh.” kata Alexander. (Dofu Gaho)