POLIRAN Polri Sasar Korban PHK dan Disabilitas, Buka Akses Kerja hingga Desa

DETEKSI.co-Jakarta, Polri memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan kalangan muda yang belum mendapatkan pekerjaan.

Melalui program ini, Polri berupaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dengan menghubungkan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja. Pelaksanaannya melibatkan Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan.

Program POLIRAN merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri. Pelaksanaannya menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, mengatakan keterlibatan kepolisian dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan.

Menurut Rudy, Polri berperan sebagai penghubung dan fasilitator agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).

Rudy menjelaskan, persoalan pengangguran membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pasalnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.

Untuk menjangkau masyarakat secara langsung, POLIRAN tidak hanya mengandalkan kegiatan bursa kerja atau job fair. Program ini juga dilaksanakan melalui pendataan pencari kerja di lingkungan desa dan kelurahan.

Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program dengan mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan mereka, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar.

Masyarakat yang belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri akan diarahkan mengikuti pelatihan melalui BLK maupun lembaga pelatihan kerja.

Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung pencarian kerja, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Program POLIRAN turut memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kelompok ini menjadi sasaran karena kehilangan sumber penghasilan dan membutuhkan akses untuk kembali memasuki dunia kerja.

Penyandang disabilitas juga menjadi kelompok prioritas. Polri mendorong perusahaan menyediakan kesempatan kerja yang inklusif dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan calon tenaga kerja.

Dalam penyelenggaraan job fair POLIRAN, kepolisian mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan.

Pelaksanaan POLIRAN dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah. Pendekatan ini dilakukan agar program pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha setempat.

Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan upaya pencegahan kerawanan sosial.

Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan. Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata.

Sementara itu, wilayah Batam dan Kepulauan Riau diarahkan untuk memanfaatkan peluang pekerjaan di sektor maritim dan kawasan industri.

“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.

Selain membuka akses pekerjaan, Polri juga memastikan pelaksanaan POLIRAN mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, dan penyalahgunaan informasi lowongan kerja.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk melindungi pencari kerja agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

Rudy menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang mengikuti job fair atau banyaknya lowongan pekerjaan yang ditawarkan.

Menurutnya, ukuran utama keberhasilan program adalah jumlah masyarakat yang benar-benar berhasil mendapatkan pekerjaan serta keberlanjutan mereka di dunia kerja.

Untuk memastikan pencapaian tersebut, Polri akan memantau data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, dan perkembangan hasil program melalui sistem pendataan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.

“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegas Rudy.

Melalui pendekatan tersebut, POLIRAN diharapkan tidak hanya menjadi sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan memperoleh kesempatan kerja sesuai potensi daerah masing-masing.(Ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER

[wpp post_type='post' limit=5 range='daily' order_by='views']