DETEKSI.co-Langkat, Rumor OTT KPK terhadap seorang pria berinisial SY menghebohkan masyarakat Kabupaten Langkat setelah informasi tersebut beredar luas di media sosial, Kamis (2/7/2026). Hingga Kamis malam, kabar tersebut masih sebatas informasi yang beredar dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Rumor OTT KPK itu pertama kali ramai setelah diunggah oleh akun Facebook bernama Rusdi Muhammad. Dalam unggahannya disebutkan bahwa SY diduga merupakan orang suruhan Bupati Langkat dan disebut-sebut terjaring operasi tangkap tangan saat menagih fee proyek tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp1 miliar di salah satu kafe di Kota Binjai.
Unggahan tersebut juga menuliskan narasi bahwa penagihan fee proyek berujung pada dugaan OTT oleh KPK. Selain itu, akun tersebut turut menyebut suasana di Polrestabes Medan dipenuhi kerumunan wartawan pada Kamis malam, namun tanpa menyertakan bukti maupun keterangan resmi yang dapat memverifikasi informasi tersebut.
Kabar yang beredar dengan cepat memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat Langkat. Perbincangan mengenai dugaan OTT itu bahkan menjadi topik pembicaraan di sejumlah kalangan masyarakat yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.
Saat dikonfirmasi, seorang warga Langkat bernama Ahmad mengaku tidak percaya jika isu tersebut dikaitkan dengan Bupati Langkat.
“Saya tidak yakin Bupati Langkat terlibat dalam dugaan OTT KPK. Kami mengenal beliau sebagai sosok yang baik dan dekat dengan masyarakat. Saya juga yakin beliau tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat Langkat maupun keluarganya,” ujar Ahmad kepada deteksi.co, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut ataupun mengonfirmasi identitas pihak yang disebut dalam unggahan media sosial.
Dengan demikian, informasi yang beredar saat ini masih berupa rumor yang belum terverifikasi. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya serta menunggu keterangan resmi dari instansi yang berwenang. (Tim)
