DETEKSI.co-Jakarta, Pendapatan mineral Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber pendapatan baru dari sektor mineral.
Pendapatan mineral Indonesia dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa kepentingan negara harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil menjelaskan, Presiden mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan aset strategis milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus memberikan manfaat maksimal dan tidak merugikan kepentingan nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil, dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Bahlil, selama ini masih terdapat potensi pendapatan dari sektor mineral yang belum tergarap secara optimal. Pemerintah diminta untuk mengevaluasi dan mencari sumber penerimaan baru agar hasil pengelolaan mineral lebih adil bagi negara.
Selain membahas strategi pendapatan, Bahlil juga melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, terutama batu bara dan nikel. Kedua komoditas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.
Pemerintah tetap membuka opsi relaksasi produksi batu bara dan nikel. Namun kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di pasar global.
Langkah penting lainnya adalah rencana penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Kebijakan ini disiapkan guna memastikan Indonesia mendapatkan nilai yang lebih adil dari komoditas strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan saya naikkan,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan di sektor mineral. Pemerintah tidak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga rendah hanya demi meningkatkan volume produksi.
Bahlil menekankan bahwa keseimbangan antara harga dan produksi menjadi kunci. Jika harus memilih, pemerintah lebih mengutamakan harga yang menguntungkan dibandingkan volume besar dengan nilai rendah.
Dengan strategi ini, pendapatan mineral Indonesia diharapkan meningkat signifikan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global.(Red/d)
