DETEKSI.co-Jakarta, Kendaraan listrik dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia. Kebijakan percepatan adopsi kendaraan listrik juga diyakini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Kendaraan listrik menjadi sorotan karena selama ini fluktuasi harga minyak global berdampak langsung pada keuangan negara. Pengamat otomotif, Martinus Pasaribu, menegaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Setiap kenaikan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada peningkatan subsidi. Ini berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Kendaraan listrik dinilai semakin penting mengingat sekitar 60–70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor. Di sisi lain, produksi minyak dalam negeri terus menurun dan saat ini hanya berada di kisaran 600.000 barel per hari.
Kondisi ini membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.
Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 8–10 triliun. Jika harga minyak berada di kisaran US$ 90–100 per barel, total subsidi energi dapat membengkak hingga mendekati bahkan melampaui Rp 300 triliun per tahun.
Kendaraan listrik hadir sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Peralihan ini tidak hanya menekan impor, tetapi juga mengurangi kebutuhan subsidi energi yang selama ini banyak terserap di sektor transportasi.
Efisiensi Tinggi, Hemat Biaya Operasional
Kendaraan listrik menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibanding kendaraan berbahan bakar bensin. Biaya energi kendaraan listrik hanya sekitar Rp 300–Rp 500 per kilometer, sementara kendaraan konvensional bisa mencapai Rp 1.000–Rp 1.500 per kilometer.
Pengguna kendaraan listrik berpotensi menghemat hingga 60–70 persen biaya operasional.
Selain itu, dampak penghematan juga terlihat dalam skala nasional. Penggunaan satu juta mobil listrik diperkirakan mampu menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun. Sementara 5 juta sepeda motor listrik dapat menghemat hingga 1,75 juta kiloliter.
Jika digabungkan, total penghematan mencapai sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun. Angka ini setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan.
Dengan asumsi harga minyak global saat ini, penghematan devisa negara diperkirakan mencapai Rp 30–Rp 40 triliun per tahun.
Dorong Industri dan Lapangan Kerja
Kendaraan listrik juga memberikan dampak ekonomi luas. Selain menghemat anggaran negara, kebijakan ini mendorong pertumbuhan industri baterai nasional, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan manufaktur.
Untuk mempercepat transisi, pemerintah perlu memperkuat kebijakan terintegrasi. Langkah tersebut meliputi pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Peralihan ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga upaya nyata untuk menghemat devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” tutup Martinus.(Red/d)
