DETEKSI.co-Medan, Banjir rob Belawan kembali menjadi sorotan serius setelah Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan perlunya langkah konkret dan menyeluruh dalam penanganannya. Hal ini disampaikan di hadapan Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Belawan, Kamis (9/4/2026).
Banjir rob Belawan dinilai tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan saja. Zakiyuddin menegaskan bahwa banyak pihak terlibat dalam persoalan ini, mulai dari pemerintah daerah hingga perusahaan besar yang memiliki aset di kawasan tersebut.
“Kami berharap difasilitasi pertemuan lintas sektor, melibatkan Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina,” ujarnya.
Kunjungan ini dipimpin oleh anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya.
Banjir rob Belawan semakin kompleks karena persoalan kepemilikan lahan. Zakiyuddin mengungkapkan, sebagian besar wilayah terdampak berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia dan Pelindo. Bahkan kantor kecamatan setempat berdiri di atas lahan milik PT KAI.
“Kami tidak memiliki lahan di sana. Banyak warga juga hanya menyewa lahan milik Pelindo. Ini menjadi kendala besar dalam penataan kawasan,” jelasnya.
Selain itu, kondisi lapangan menunjukkan banyak rumah berdiri di bantaran sungai. Sungai yang mengalir dari Kota Medan hingga ke wilayah Deliserdang juga mengalami penyempitan bahkan penutupan di beberapa titik.
“Kalau hanya Medan yang normalisasi, hasilnya tidak akan maksimal. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk,” tegas Zakiyuddin.
Ia juga mengusulkan relokasi warga sebagai solusi jangka panjang, meskipun membutuhkan pendekatan sosial yang matang agar tidak menimbulkan konflik.
Sementara itu, Plh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, menyatakan bahwa secara teknis penanganan banjir rob bukan hal sulit. Namun, banyaknya pemangku kepentingan menjadi tantangan utama.
“Secara teknis bisa dilakukan, tetapi koordinasi antar stakeholder menjadi kunci,” ujarnya.
Dukungan kuat juga datang dari Musa Rajekshah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian banjir rob harus melibatkan semua pihak, tidak hanya mengandalkan Kementerian PUPR.
“Kami akan mendorong rapat koordinasi lintas sektor agar solusi yang diambil benar-benar menyeluruh,” katanya.
Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor utama, termasuk berkurangnya hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi perkebunan dan tambak. Kondisi ini memperparah banjir rob di kawasan pesisir Belawan.
Menurutnya, normalisasi sungai dan pemulihan mangrove harus dilakukan bersamaan dengan penataan permukiman warga.
“Perencanaan harus matang agar anggaran besar tidak terbuang sia-sia dan masalah benar-benar selesai,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi V DPR RI berencana membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan banjir rob berjalan efektif, baik dari sisi teknis maupun sosial.(Red/d)
