DETEKSI.co-Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap diawasi secara ketat tanpa pembentukan tim khusus baru. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pengawasan dilakukan melalui struktur internal yang sudah berjalan efektif.
Dadan menjelaskan bahwa di dalam BGN telah terdapat sistem pengawasan lengkap, termasuk tiga wakil kepala yang salah satunya menangani investigasi dan komunikasi publik. Selain itu, terdapat Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang membawahi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat yang fokus menangani persoalan teknis di lapangan. Seluruh sistem ini berjalan untuk memastikan kualitas program MBG terus meningkat sesuai arahan pemerintah pada 2026.
Sebagai langkah tegas, BGN telah menghentikan sementara operasional 1.780 SPPG dari total 26.800 unit di seluruh Indonesia. Dadan menyebut angka tersebut bersifat dinamis dan bisa berubah seiring proses evaluasi.
“Jumlahnya bisa berubah dalam satu hingga dua minggu, tergantung perbaikan di lapangan,” jelasnya.
BGN menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi syarat langsung dihentikan sementara. Beberapa pelanggaran utama meliputi tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bahkan, SPPG yang sudah mendaftar namun belum mendapatkan sertifikat dalam waktu satu bulan juga akan disetop sementara hingga memenuhi ketentuan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat, menjadikannya salah satu program terbesar yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.
Zulkifli mengakui pelaksanaan program dalam skala besar ini tidak mudah dan masih memiliki kekurangan. Namun, pemerintah terus melakukan perbaikan secara bertahap.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kesalahan dalam program yang menyangkut kebutuhan anak-anak, sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga meminta sekolah untuk aktif melaporkan jika menemukan layanan MBG yang tidak sesuai standar. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke SPPG atau melalui call center dan command center pemerintah.
Langkah ini diharapkan mempercepat respons terhadap masalah di lapangan sekaligus memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penutupan 1.780 SPPG merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah dalam menjaga standar program.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk komitmen serius agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.(Red/d)
