DETEKSI.co-Jakarta, PHK massal akibat tekanan ekonomi global dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang nyata agar para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki peluang untuk membangun kembali kehidupan ekonominya.
PHK massal, menurut Samuel, tidak cukup direspons dengan bantuan jangka pendek. Pemerintah juga perlu menyiapkan program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi buruh terdampak agar mereka mampu memanfaatkan potensi ekonomi di daerah asal setelah kembali ke kampung halaman.
Pernyataan tersebut disampaikan legislator daerah pemilihan Jawa Tengah I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Samuel menjelaskan, banyak buruh pabrik memiliki keterampilan yang sangat spesifik sesuai kebutuhan industri tempat mereka bekerja. Kondisi itu membuat kemampuan yang dimiliki belum tentu dapat diterapkan ketika mereka kembali ke desa atau daerah asal akibat kehilangan pekerjaan.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus memiliki konsep yang jelas dalam memetakan potensi ekonomi lokal. Pemetaan tersebut diperlukan agar lahan-lahan produktif di pedesaan dapat kembali dimanfaatkan bersama para mantan buruh melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel.
Selain pemerintah daerah, Samuel juga menilai anggota DPR memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat yang terdampak PHK. Menurutnya, masa reses mendatang harus dimanfaatkan untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sektor industri dan para pekerja.
Ia mendorong setiap anggota DPR melakukan dialog dengan buruh yang kehilangan pekerjaan agar dapat memahami persoalan yang dihadapi sekaligus membantu mencarikan solusi yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Samuel mengakui persoalan PHK tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi global yang sangat kompleks. Karena itu, ia menyebut gagasan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
Menurutnya, berbagai masukan dari daerah akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk membantu pekerja yang terdampak perlambatan ekonomi.
“Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing,” tutupnya. (Ril)
