POLITIK

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Perkumpulan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia Sumatera Utara...

DETEKSI.co-Medan, Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan secara resmi menyatakan keberatan dan penolakan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi, pengelolaan limbah, dan penjualan daging babi di wilayah Kota Medan.Penolakan tersebut disampaikan...

DETEKSI.co-Medan, Memasuki satu tahun kepemimpinan Rico Waas, pendekatan kehati-hatian menjadi karakter utama dalam setiap langkah kebijakannya. Di tengah tekanan percepatan program dan ekspektasi publik yang tinggi, Rico memilih memastikan setiap keputusan diambil melalui proses yang terukur dan berbasis pertimbangan...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan di Sumatera Utara. Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik dan konflik sosial. Pencabutan izin 28...

DETEKSI.co-Medan, Petisi 5 Tuntutan Warga Sumut resmi dikirimkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menyusul kekhawatiran munculnya instabilitas pasca pencabutan izin 28 perusahaan. Langkah ini diambil setelah bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.Petisi 5 Tuntutan Warga...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan yang tetap diperbolehkan beroperasi menjadi sorotan serius dalam diskusi publik yang digelar Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara. Diskusi tersebut berlangsung di Jalan Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan...

DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat menggelar diskusi publik bertajuk “Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi oleh Presiden Prabowo”. Kegiatan tersebut berlangsung di Jl. Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat,...

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan dengan alasan dampak banjir bandang di tiga provinsi di Indonesia, akan tetapi fakta...

DETEKSI.co-Medan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) menekankan pentingnya perubahan pola pikir menuju growth mindset bagi seluruh rekan juang AJH. Penegasan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi awal tahun 2026 yang digelar di Kota Medan. Rapat konsolidasi...

DETEKSI.co-Serdang Bedagai, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalis Hukum (AJH), Dofuzogamo Gaho, SH, resmi melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AJH Kabupaten Serdang Bedagai periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Pantai Wisata Merdeka Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin,...