DETEKSI.co-Jakarta, KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran KSSK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan penguatan koordinasi menjadi fokus utama agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota KSSK berjalan selaras dan saling mendukung.
Menurut Destry, setiap lembaga yang tergabung dalam KSSK memiliki kewenangan masing-masing sehingga diperlukan koordinasi yang semakin erat dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.
KSSK juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destry menegaskan koordinasi akan terus diperkuat antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan arah kebijakan moneternya dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI akan terus melakukan berbagai langkah di pasar keuangan.
Destry menjelaskan, Bank Indonesia akan tetap hadir di pasar melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF). Selain itu, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong masuknya investasi dan modal asing ke Indonesia.
Sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026, BI tetap memberikan berbagai insentif bagi aliran modal masuk, termasuk melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging).
Destry menegaskan seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi kami berlima dengan ADG yang lain akan terus berkomitmen dan melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” ujarnya.
Melalui rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan bahwa penguatan koordinasi KSSK menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Stabilitas tersebut diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Ril)
