DETEKSI.co-Bandung, Petani menjadi fokus utama dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang mengangkat tema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026). Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi petani bukan terletak pada kemampuan mereka mengelola pertanian, melainkan lemahnya dukungan negara dalam membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
Petani, kata Adian, membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembahasan mengenai sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari masalah lahan, kepastian hukum, produksi, hingga akses pasar.
“Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegas Adian dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai pemerintah harus memastikan seluruh rantai pendukung pertanian berjalan secara terpadu. Menurutnya, penyediaan lahan, bibit unggul, pupuk, peningkatan produksi, hingga jaminan pemasaran merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh dipisahkan.
Adian mengatakan persoalan yang dihadapi petani merupakan persoalan mendasar yang memerlukan solusi nyata, bukan sekadar memberikan harapan.
“Problem kita tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka. Apa? Tanah. Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan dasar pertanian, Adian juga mengkritik pola kerja sama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi.
Ia mempertanyakan kebijakan kontrak pengelolaan lahan yang hanya berlangsung selama dua tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan karakteristik tanaman kopi yang mampu berproduksi hingga puluhan tahun.
“Kontraknya dua tahun. Tanaman kopi maksimal berproduksi berapa tahun? Kalau dia usianya sampai 20 tahun, kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Adian menilai kepastian pengelolaan lahan menjadi faktor penting agar petani memiliki rasa aman untuk berinvestasi dalam pengembangan kebun kopi. Tanpa kepastian tersebut, petani dinilai akan kesulitan membangun usaha yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Ia menilai persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi petani selama ini terus berulang karena setiap lembaga masih bekerja secara terpisah dan belum membangun sinergi yang kuat.
Adian menegaskan bahwa akar persoalan bukan berada di masyarakat, melainkan pada sistem tata kelola negara yang belum mampu menghadirkan solusi secara terpadu.
“Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja,” pungkasnya. (Ril)
