DETEKSI.co – Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh menemukan dugaan kelebihan dan potensi kelebihan bayar pada belanja modal jalan dan jembatan di Dinas PUPR Aceh Singkil senilai Rp478.068.542,68. Temuan itu tertuang dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
BPK menemukan tujuh paket pekerjaan bermasalah yang terbagi dalam dua klaster. Dua paket pertama merupakan pekerjaan yang sudah diserahterimakan namun belum dibayar lunas sehingga dikategorikan sebagai potensi kelebihan bayar sebesar Rp348.534.825,04.
Paket tersebut adalah Peningkatan Struktur Jalan Handil – Singkohor yang bersumber dari DBH Sawit 2025 oleh CV AM dengan temuan Rp270.200.011,48 yang terdiri dari kekurangan volume Rp23,6 juta dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis Rp246,5 juta.
Paket kedua adalah Rekonstruksi Jalan Handil – Singkohor dari Silpa DBH Sawit 2024 oleh CV RB dengan temuan Rp78.334.813,56 yang terdiri dari kekurangan volume Rp4,4 juta dan ketidaksesuaian spesifikasi Rp73,8 juta. Ketidaksesuaian spesifikasi pada kedua paket ini didominasi oleh kepadatan aspal AC-WC yang tidak memenuhi standar Bina Marga.
Sementara itu lima paket lainnya sudah dibayar lunas 100 persen dengan total kelebihan bayar Rp129.533.717,64. Pada klaster ini, dua paket dinyatakan murni mengalami ketidaksesuaian spesifikasi, yaitu Pemeliharaan Jalan Wilayah Gunung Meriah oleh CV WT dengan temuan Rp12.044.874,57 dan Pemeliharaan Jalan Sukamakmur – Tanah Bara oleh CV LSB dengan temuan Rp33.485.849,75.
Dua paket lainnya mengalami kombinasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi, yaitu Lanjutan Peningkatan Jalan Lukmanul Hakim – Pemancar Desa Pendidikan oleh CV YM dengan temuan Rp34.992.747,28 yang terdiri dari kekurangan volume Rp18,6 juta dan ketidaksesuaian spek Rp16,3 juta, serta Peningkatan Jalan Mukti Lincir D4 Kota Baharu juga oleh CV YM dengan temuan Rp41.660.623,14 yang terdiri dari kekurangan volume Rp14,7 juta dan ketidaksesuaian spek Rp26,9 juta.
Sedangkan satu paket terakhir yaitu Pembangunan Jembatan Kuala Baru – Pulo Sarok oleh CV Ra dengan temuan Rp7.349.622,90 dinyatakan murni kekurangan volume.
Dengan rincian tersebut, dari total temuan Rp478 juta, porsi kekurangan volume sebesar Rp68,8 juta yang tersebar pada lima paket, sedangkan porsi temuan Rp409,2 juta adalah ketidaksesuaian spesifikasi teknis akibat faktor pembayaran kepadatan aspal.
BPK menilai kondisi itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Akibatnya realisasi belanja modal pada LRA lebih saji Rp129,5 juta dan potensi lebih saji Rp348,5 juta. BPK menyebut penyebabnya karena Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran kurang cermat mengawasi dan PPTK tidak mempedomani ketentuan pengendalian kontrak.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Singkil memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menagih dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah potensi kelebihan itu dari masing-masing penyedia.
Publik kini menanti ketegasan Bupati untuk memastikan pengembalian ke Kas Daerah benar-benar terealisasi, bukan sekadar formalitas tindak lanjut di atas kertas.
Redaksi DETEKSI.co membuka ruang hak jawab atau hak koreksi kepada pihak terkait atas pemberitaan ini. (Arman Munthe)
