DETEKSI.co-Jakarta, Palestina harus dilibatkan dalam forum Board of Peace (BoP). Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa forum internasional tersebut tidak akan mencerminkan keadilan jika Palestina tidak hadir secara langsung dalam pembahasan mengenai masa depan rakyatnya.
Menurut TB Hasanuddin, kehadiran Palestina sangat penting agar diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam forum tersebut berjalan secara adil, setara, dan transparan. Tanpa keterlibatan pihak yang paling terdampak, upaya membahas masa depan Palestina dinilai berpotensi kehilangan legitimasi moral.
Palestina harus memiliki ruang untuk menyampaikan pandangannya sendiri. Ia menilai pembicaraan mengenai kemerdekaan dan hak rakyat Palestina tidak seharusnya dilakukan tanpa menghadirkan perwakilan Palestina dalam forum tersebut.
TB Hasanuddin pun meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah diplomatik aktif. Ia berharap pemerintah Indonesia dapat mengupayakan agar Palestina diundang dan dilibatkan secara resmi dalam forum BoP.
“Jika tujuan forum ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina, maka Palestina harus diberi ruang untuk ikut serta dan berdiskusi secara setara,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (8/3/2026).
Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Karena itu, menurut TB Hasanuddin, setiap langkah diplomasi Indonesia di forum internasional harus tetap sejalan dengan prinsip tersebut.
Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong agar forum internasional tidak mengabaikan suara Palestina dalam setiap proses yang menyangkut masa depan wilayah tersebut.
Sebagai informasi, forum Board of Peace (BoP) merupakan mekanisme internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan disetujui melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2803 pada November 2025.
Dalam perkembangannya, keanggotaan forum BoP ditentukan oleh Amerika Serikat sebagai negara penggagas melalui mekanisme undangan resmi kepada negara atau pihak yang dianggap relevan.
Namun hingga saat ini, belum terdapat undangan resmi kepada perwakilan Palestina untuk bergabung dalam forum tersebut. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik dan dorongan agar Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap pembahasan mengenai masa depan rakyatnya.(Red)
