DETEKSI.co-Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh kembali membongkar pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diduga tidak sesuai ketentuan. kini giliran belanja honorarium panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan yang diduga bermasalah.
BPK menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium TPK dan Sekretariat TPK pada 10 SKPK senilai Rp220.382.071. Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
Modus pertama senilai Rp75.989.216 terjadi di empat SKPK. SHSR mengatur tim yang boleh mendapat honorarium harus bersifat koordinatif dan melibatkan instansi di luar pemerintah daerah. Faktanya BPK menemukan susunan tim yang tidak melibatkan instansi luar, namun honornya dibayar menggunakan tarif tim yang ditetapkan oleh Bupati.
Bahkan ada tim yang keanggotaannya bersifat internal SKPK, namun pembayarannya diberikan sesuai tarif honorarium tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kelebihan tertinggi diduga terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebesar Rp35.001.000, disusul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp24.366.771.
Modus kedua senilai Rp78.762.475 terjadi di delapan SKPK. Dalam aturan SHSR, besaran honorarium panitia diatur jelas penanggung jawab Rp450.000, ketua dan wakil ketua Rp400.000, serta sekretaris dan anggota Rp300.000. Hasil uji petik BPK menemukan pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam jenis honorarium pada SHSR dan tidak sesuai dengan ketentuan. Kelebihan tertinggi diduga terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp53.187.000.
Modus ketiga senilai Rp65.630.380 terjadi di tiga SKPK. Aturan menegaskan honorarium TPK hanya dapat diberikan kepada pegawai yang diangkat dalam suatu TPK berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah. Faktanya BPK menemukan pembayaran honorarium berdasarkan surat keputusan Kepala SKPK saja. Dugaan kelebihan itu ditemukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BPK menilai kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
BPK mengungkap penyebabnya diduga karena Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran, PPTK tidak menyiapkan dokumen pembayaran sesuai ketentuan, dan Bendahara Pengeluaran tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Singkil agar memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk memedomani ketentuan Standar Biaya Umum, menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp220.382.071 untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi terhadap pihak terkait atas pemberitaan ini sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
