DETEKSI.co-Aceh Singkil, Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti kinerja Pj Sekretaris Daerah Aceh Singkil buntut temuan BPK RI terkait dugaan kelebihan bayar belanja BBM di Setda TA 2025 sebesar Rp275.024.451.
Berdasarkan LHP BPK, hasil uji petik menemukan bukti pembelian BBM yang diduga tidak sesuai transaksi sebenarnya di SPBU Nomor 14.237.447 Singkil.
BPK mengungkap dua kejanggalan. Nilai pada bukti pembelian diduga melebihi total penjualan SPBU di tanggal yang sama, dan harga pada struk diduga tidak sesuai harga yang berlaku saat itu.
Pengawas SPBU yang dikonfirmasi BPK menegaskan, jika nilai melebihi total penjualan atau harga tidak sesuai, dapat dipastikan transaksi itu bukan dari SPBU bersangkutan atau bukti tersebut bukan bukti resmi SPBU Singkil.
Dari realisasi belanja BBM Rp736,6 juta, BPK menemukan Rp275 juta diduga kelebihan bayar.
Sekjen AMPAS, Rahman Syafi’i menilai temuan itu alarm lemahnya pengawasan pimpinan.
“Kalau bukti pembelian diduga tidak sesuai transaksi sebenarnya sampai Rp275 juta, di mana fungsi pengawasan Sekda selaku Pengguna Anggaran? Jangan sampai jabatan hanya simbol, tapi fungsi pengawasan tidak berjalan,” tegas Rahman, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Sekda tidak cukup hanya menerima laporan bawahan, wajib memastikan tagihan diuji secara memadai sebelum pembayaran. Ia mempertanyakan bagaimana dokumen ratusan juta bisa lolos hingga dibayar, padahal kejanggalan baru terungkap saat audit BPK.
AMPAS mendesak Bupati tidak menjadikan rekomendasi BPK sekadar formalitas. Bupati diminta evaluasi menyeluruh kinerja Sekda dan jajaran pengelola keuangan Setda.
AMPAS juga mendesak kelebihan bayar Rp275 juta segera diproses dan disetorkan kembali ke Kas Daerah secara transparan.
Jika tidak dikembalikan, AMPAS meminta Kejari Aceh Singkil turun tangan.
“Jangan sampai temuan BPK jadi rutinitas tahunan tanpa efek jera. Kalau tidak dikembalikan, kami minta Kejari telaah dan usut sesuai kewenangan. Uang rakyat harus diselamatkan,” tutup Rahman.
Hingga berita ini terbit, Pj Sekda Aceh Singkil belum merespon konfirmasi yang dilayangkan tim redaksi terkait temuan tersebut. Tim redaksi akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Pj Sekda sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
