Bupati Dairi Didesak Copot Direktur RSUD Sidikalang

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Spanduk bertuliskan "Omong Kosong Bupati Dairi mengakibatkan tragedi kemanusiaan di RSUD Sidikalang terus berlanjut", diusung demostran pada aksi yang menuntut pencopotan Pesalmen Saragih dari jabatan Direktur RSUD Sidikalang, Rabu (25/1/2023) (Deteksi.co)
Spanduk bertuliskan "Omong Kosong Bupati Dairi mengakibatkan tragedi kemanusiaan di RSUD Sidikalang terus berlanjut", diusung demostran pada aksi yang menuntut pencopotan Pesalmen Saragih dari jabatan Direktur RSUD Sidikalang, Rabu (25/1/2023) (Deteksi.co)

DETEKSI.co-Dairi, Sejumlah warga yang menamakan diri Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran Negara (AP2AN) mendesak Pesalmen Saragih dicopot dari posisi sebagai Direktur RSUD Sidikalang. Desakan disampaikan saat berunjuk rasa didepan gedung DPRD dan kantor Bupati Dairi, Rabu (25/1/2022).

Demonstran dalam orasinya menyebut, disharmoni antara management dengan tenaga medis telah berdampak pada makin memburuknya pelayanan RSUD. Sebagai direktur, Pesalmen Saragih gagal membenahi dan memperbaiki RSUD.

Kebijakan direktur yang memutus kerjasama dengan salah satu dokter kemitraan yang telah mengabdikan diri cukup lama di RSUD Sidikalang, dipandang sebagai tindakan keliru karena dilakukan saat tenaga spesialis sangat dibutuhkan.

“Ini sangat ironis, dr Tarmizi diberhentikan pada saat Rumah Sakit masih sangat membutuhkan tambahan tenaga spesialis anak “, sebut Hulman Sinaga dalam orasinya.

Demonstran juga menyebut, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu harus bertanggungjawab dengan kondisi RSUD Sidikalang yang terus memburuk. Berbagai kasus yang terjadi menjadi fakta kalau Bupati Dairi telah gagal memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk memimpin lembaga pelayanan kesehatan itu.

Janji Bupati diawal masa kepemimpinan untuk memperbaiki RSUD tidak kunjung realisasi. Pergantian direktur telah empat kali dilakukan, namun permasalahan di internal tidak kunjung terselesaikan, sebaliknya semakin bobrok dan kerap memunculkan tragedi kemanusiaan.

“Bupati yang katanya meminta ruang kerja dan berkantor di RSUD, tidak mengubah keadaan apapun”, kata koordinator aksi, Sennang Berampu.

RSUD harus dibersihkan dari oknum-oknum yang menjadi virus yang menggerogoti, yang menjadikan RSUD sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Jika Bupati tidak bisa mendeteksi, tanyakan kepada kami, siapa-siapa yang menjadikan TSU sebagai lahan bisnis”, seru demostran.

Dewan Pengawas (dewas) juga dinilai tidak objektif dan netral dalam fungsi pengawasan, tetapi hanya berpihak kepada direktur RSUD.

Selain desakan untuk mencopot Pesalmen Saragih dari jabatan direktur, pengunjukrasa juga menuntut agar seluruh personil di jajaran management dievaluasi dan diganti. Kemudian, meminta agar dr Tarmizi A. Rangkuti dipertahankan bekerja di RSUD Sidikalang.

Selain itu, SK Bupati Dairi nomor 547/14440/VIII/2022 terkait pengaturan jasa medis yang dinilai merugikan tenaga medis diminta untuk direvisi.

Dalam aksinya, demonstran mengusung spanduk berukuran cukup besar bertuliskan “Omong Kosong Bupati Dairi mengakibatkan tragedi kemanusiaan di RSUD Sidikalang terus berlanjut”, dan belasan poster berukuran kecil yang bertuliskan kritik kepada kebijakan dan kepemimpinan Bupati Dairi.

Sementara itu, kegiatan aksi di depan kantor Bupati awalnya berlangsung adem dibawah pengawalan ketat personil Polres Dairi dan Satpol PP. Demonstran bergantian berorasi dan meminta Bupati hadir mendengar aspirasi mereka. Melalui pengeras suara, mereka juga memutar rekaman janji-janji Bupati saat kampanye.

Namun, setelah beberapa saat Bupati tidak hadir, koordinator aksi terlihat berlari kearah Pendopo dengan melompat pagar, karena seluruh gerbang ditutup dan dijaga personil keamanan, dan seketika itu situasi mendadak riuh.

Namun situasi sedemikian tidak berlangsung lama, petugas keamanan berhasil menenangkan koordinator aksi Sennang Berampu dan massa.

Tak lama berselang, terlihat Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi para pejabat mendatangi massa. Sempat terjadi perdebatan sengit. Sennang Berampu mencecar Bupati, kenapa sulit ditemui warga, dan dijawab Bupati agar langsung saja ke substansi yang disuarakan.

Bupati mencoba menjelaskan kondisi RSUD dan mengurai langkah yang dilakukan terkait penanganan permasalahan yang terjadi. Namun pengunjukrasa kemudian langsung memilih membacakan tuntutan dan menyerahkan aspirasi tertulis ke tangan Bupati. Setelah tuntutan diserahkan, pengunjukrasa kemudian beranjak meninggalkan lokasi. (NGL)