DETEKSI.co-MESUJI, Bupati Mesuji, Hj. Elfianah, S.E., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Zoom Meeting bersama seluruh jajaran Pejabat Pemerintahan Kabupaten Mesuji pada Rabu (03/06/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah guna memastikan program kebijakan tahun 2026 berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati Elfianah menyoroti sejumlah agenda krusial, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi desa, hingga ketahanan pangan dan sosial.
Bupati menginstruksikan seluruh Camat, Kepala Desa, dan unsur pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala. Fokus utama terletak pada pembaruan Kartu Keluarga (KK), khususnya pada kolom pendidikan terakhir dan pekerjaan untuk mendongkrak akurasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Terkait keuangan desa, Bupati menegaskan agar desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) segera melakukan pengajuan. Secara khusus, Desa Kagungan Dalam dan Desa Mulyasari diminta segera menyelesaikan administrasi yang tertunda.
Menyambut program strategis nasional, Bupati mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengambil peran sebagai pemasok utama bahan baku lokal dalam Program Makanan Bergizi Gratis. Dinas Pertanian pun diminta melakukan pendampingan teknis agar pengurus BUMDes lebih profesional.
Hal unik yang ditekankan dalam Rakor kali ini adalah pengaktifan kembali budaya memukul kentongan. “Setiap rumah warga dan gardu ronda wajib menyediakan kentongan sebagai alat komunikasi darurat saat teknologi lumpuh,” tegas Bupati.
Selain itu, Siskamling harus kembali digalakkan.
Di sisi sosial, Bupati meminta transparansi bantuan sosial (Bansos) melalui pelabelan stiker di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan di lembaga pendidikan dan pondok pesantren guna menjamin ruang aman bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Kabupaten Mesuji juga mendorong suksesi program pemagangan ke Jepang (IM Japan) tahun 2026. Mengingat kuota yang masih tersedia banyak, camat dan kades diminta masif menyosialisasikan peluang ini sekaligus memberikan edukasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
Di bidang kesehatan, masyarakat diimbau untuk aktif memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara berkala di Puskesmas setempat.
Menutup rapat, Hj. Elfianah mengingatkan seluruh aparatur untuk menjaga akuntabilitas dana publik, termasuk kepatuhan penggunaan Dana BOS dan tindak lanjut temuan LHP BPK, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Mesuji yang bersih dan transparan.
(Yanguji)
