POLITIK

DETEKSI.co-Jakarta, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Drs Gandi Parapat, melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Surat itu berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh Presiden namun disebut diperbolehkan kembali...

DETEKSI.co-Medan, Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan secara resmi akan menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi, pengelolaan limbah, dan penjualan daging babi di wilayah...

DETEKSI.co-Medan, Dugaan penutupan fasilitas umum (fasum) dan penyerobotan tanah wakaf di kawasan Jalan Amal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, memicu sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) Sumatera Utara.Sekretaris Jenderal...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Perkumpulan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia Sumatera Utara...

DETEKSI.co-Medan, Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan secara resmi menyatakan keberatan dan penolakan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi, pengelolaan limbah, dan penjualan daging babi di wilayah Kota Medan.Penolakan tersebut disampaikan...

DETEKSI.co-Medan, Memasuki satu tahun kepemimpinan Rico Waas, pendekatan kehati-hatian menjadi karakter utama dalam setiap langkah kebijakannya. Di tengah tekanan percepatan program dan ekspektasi publik yang tinggi, Rico memilih memastikan setiap keputusan diambil melalui proses yang terukur dan berbasis pertimbangan...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan di Sumatera Utara. Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik dan konflik sosial. Pencabutan izin 28...

DETEKSI.co-Medan, Petisi 5 Tuntutan Warga Sumut resmi dikirimkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menyusul kekhawatiran munculnya instabilitas pasca pencabutan izin 28 perusahaan. Langkah ini diambil setelah bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.Petisi 5 Tuntutan Warga...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan yang tetap diperbolehkan beroperasi menjadi sorotan serius dalam diskusi publik yang digelar Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara. Diskusi tersebut berlangsung di Jalan Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan...

DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat menggelar diskusi publik bertajuk “Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi oleh Presiden Prabowo”. Kegiatan tersebut berlangsung di Jl. Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat,...