DETEKSI.co-Solo, Isu ijazah Jokowi kembali memanas di ruang publik. Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya tidak akan memicu konflik sosial di masyarakat.
Isu ijazah Jokowi tersebut mencuat setelah beredarnya tuduhan yang meragukan keaslian ijazahnya, khususnya terkait riwayat pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Perbincangan ini meluas di media sosial dan memicu tuntutan klarifikasi terbuka dari berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Jokowi menilai persoalan ini murni menyangkut pencemaran nama baik terhadap dirinya secara pribadi. Ia menegaskan isu tersebut tidak berkaitan langsung dengan stabilitas sosial secara luas.
“Ini hanya urusan pribadi saya karena nama saya dicemarkan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat, 10 April 2026.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya bahwa polemik ini berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat jika tidak segera diselesaikan. JK menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah asli untuk meredam isu yang berkembang.
Menurut JK, langkah tersebut merupakan solusi sederhana agar polemik tidak berlarut-larut dan tidak memicu spekulasi liar di publik.
Namun Jokowi memiliki pandangan berbeda. Ia menegaskan dalam prinsip hukum, pihak yang menuduhlah yang wajib membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.
“Yang menuduh itu yang harus membuktikan. Bukan saya yang disuruh menunjukkan. Kalau dibalik, semua orang bisa menuduh lalu yang dituduh diminta membuktikan,” tegasnya.
Isu ijazah Jokowi juga telah masuk ke ranah hukum. Nama Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi tidak benar.
Jokowi menilai jalur hukum adalah mekanisme paling tepat untuk menguji kebenaran tuduhan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Ia memilih tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum.
“Saya tidak ingin berspekulasi, semuanya kita serahkan pada proses hukum,” ujarnya.
Dengan sikap tersebut, Jokowi menegaskan bahwa polemik yang berkembang tidak perlu dibesar-besarkan dan sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.(Red/d)
