DETEKSI.co-Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa 2 Juni 2026 lalu, setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hampir satu setengah tahun.
Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewiyk Pusung, dan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Sonny Sanjaya resmi digantikan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam membenahi tata kelola program prioritas nasional itu.
Ketua Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Laca, menyambut positif keputusan Presiden tersebut.
Menurut dia, pergantian pimpinan BGN merupakan jawaban atas tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan program MBG lebih transparan dan akuntabel.
“Presiden Prabowo telah bertindak berani dan benar. Evaluasi selama satu setengah tahun adalah proses yang terukur, bukan keputusan terburu-buru. Kami mendukung penuh langkah ini karena program sebesar MBG tidak boleh berjalan setengah hati,” ujar Laca dalam keterangannya, Jumat 5 Juni 2026.
Laca menilai keputusan itu menunjukkan pemerintah serius merespons berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan makanan di sekolah hingga masalah pada ribuan titik layanan program.
Ia menyebut evaluasi tersebut membuktikan Presiden tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga mencermati kondisi di lapangan dan mengambil langkah korektif.
Laca juga menyoroti penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Menurut dia, latar belakang akademik Nanik di bidang biologi dinilai lebih relevan untuk menangani persoalan gizi nasional.
Selain itu, Nanik sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sejak September 2025 dan disebut telah terlibat dalam perencanaan MBG sejak 2024.
“Nanik S. Deyang bukan orang luar yang baru masuk. Ia sudah ada di dalam sistem, memahami persoalannya dari dalam, dan kini diberi mandat untuk memperbaikinya,” kata Laca.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pergantian pimpinan tidak cukup tanpa pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program.
Berdasarkan data yang disampaikan Laca, sejak MBG dimulai pada Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pernah disuspend dari total 27.208 titik layanan yang beroperasi.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan tata kelola yang harus segera dibenahi pemerintah.
Karena itu, KAHMI meminta seluruh dugaan penyelewengan dalam program MBG, baik terkait distribusi pangan, kualitas bahan makanan, maupun penggunaan anggaran, diproses secara hukum tanpa tebang pilih.
“Kami meminta agar proses evaluasi ini tidak berhenti pada pergantian nama di kursi pimpinan. Seluruh temuan harus diusut tuntas. Jika ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Laca berharap pergantian pimpinan BGN menjadi awal reformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih bersih, ketat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program tersebut akan sangat menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.(Tim)
