DETEKSI.co – Dairi, Sejumlah organisasi kepemudaan yang menyatakan diri bergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum (FPPKH) Kabupaten Dairi, direncanakan akan menggelar aksi massa besok, Senin, (13/4/2026).
Forum dimaksud merupakan gabungan organisasi kepemudaan diantaranya KNPI, IPK, GMNI, HMI, PMII, PC IPNU, dan Pemuda Muhammadiyah.
Dijadwalkan, aksi akan berlangsung dari pukul 10.00 WIB, dengan sasaran Polres Dairi, untuk menyuarakan keprihatinan dan tuntutan atas proses penegakan hukum yang dinilai lamban bahkan terkesan mandek, tidak transparan, dan jauh dari rasa keadilan.
Dalam salinan dokumen diterima wartawan, FPPKH menilai penanganan berbagai kasus hukum yang menjadi atensi publik di Polres Dairi berjalan mandek. Hal itu mengindikasikan lemahnya profesionalitas dan integritas, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Muncul juga kesan ‘bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas’, dimana masyarakat kecil dengan mudah diproses, sementara pihak-pihak tertentu yang memiliki jaringan dan kekuatan seolah kebal terhadap hukum.
Lemahnya penegakan hukum di wilayah Polres Dairi, tidak boleh lagi sekedar dikeluhkan, tetapi menjadi persoalan serius yang harus disikapi secara kolektif. Dan sekaitan itu, FPPKH hadir sebagai bentuk kepedulian, kontrol sosial, dan tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera berbenah, bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menjelang kegiatan, FPPKH menyebar ajakan dan seruan aksi. Ajakan dengan tagar “Mimbar Bebas Gelar Perkara Rakyat”, disebar melalui berbagai platform media sosial.
Berbagai tuntutan yang akan diusung dalam aksi, diantaranya adalah Reformasi Birokrasi Polres Dairi, tuntutan untuk mengusut dugaan jual beli Hukum di Polres Dairi, menuntut penjelasan atas DPO Pelaku Kejahatan yang lagi menjadi Bukan Daftar Pencarian Orang tetapi menjadi Daftar Pelepasan Orang.
Isu lain yang turut menjadi topik utama dalam gerakan tersebut adalah, menyuarakan dan menuntut penjelasan terhadap dugaan adanya praktek persekongkolan bandar Narkoba dengan aparat penegak hukum, kemudian darurat sosial kemanusian penegak hukum di Polres Dairi dan lambannya Penegakan Hukum di Satreskrim Polres Dairi. (NGL)
