DETEKSI.co-Pangururan, Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Bupati Samosir yang disebut-sebut bernilai lebih dari Rp3 miliar, sorotan tajam kini justru diarahkan kepada DPRD Kabupaten Samosir.
Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi benteng kepentingan rakyat dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan empati sosial.
Oloan Simbolon, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap DPRD Samosir yang terkesan diam dan pasif menyikapi isu pembelian mobil dinas di tengah kondisi masyarakat yang sedang terpuruk.
Baca berita sebelumnya: Soal Pengadaan Mobil Dinas Bupati Samosir, Juang Sinaga: Jangan Lihat Anggaran, Lihat Standar Kapasitas – Deteksi
“Jika pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan dan nurani, maka DPRD seharusnya hadir sebagai penyeimbang. Tapi yang kita lihat hari ini, DPRD justru seperti kehilangan suara,” tegas Oloan Simbolon, Sabtu (17/1/2025) melalui release yang diterima DETEKSI.co.
Menurut mantan pimpinan legislatif Samosir itu, DPRD seharusnya bisa mengantisipasi dan memberi pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten saat Pembahasan Anggaran di dprd untuk ditunda itu pembelian mobil atau sekurang-kurangnya bisa menyesuaikan dengan kondisi ril masyarakat saat ini.
Baca berita sebelumnya: Ketua DPD II Golkar Samosir Minta Bupati Tolak Mobil Dinas Baru: Harus Sejalan Dengan Upaya Penghematan Anggaran – Deteksi
Bukan malah menjadi sekadar lembaga pengesah anggaran, namun juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah APBD berpihak pada penderitaan dan kebutuhan masyarakat.
DPRD seharusnya berdiri paling depan menyuarakan empati, bukan malah membisu,” ujarnya.
Oloan menilai, pembiaran terhadap kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial merupakan bentuk kegagalan kolektif wakil rakyat dalam menjalankan amanah konstituen.
“Fungsi pengawasan DPRD bukan formalitas. Ketika ada kebijakan yang sah secara prosedur tetapi melukai rasa keadilan, di situlah DPRD diuji. Sayangnya, ujian ini tidak dijawab dengan keberanian,” katanya.
Baca berita sebelumnya: Soal Mobil Dinas Bupati Samosir Dengan Harga Rp 3 Milliar, DPRD Diminta Pro Aktif – Deteksi
Ia menambahkan, diamnya DPRD justru memperlebar jarak antara rakyat dan lembaga perwakilan, sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita.
“Rakyat tidak memilih DPRD untuk menjadi penonton kekuasaan. Mereka dipilih untuk bersuara, membela, dan berpihak. Jika kepekaan itu hilang, maka keberadaan DPRD patut dipertanyakan,” ujar Oloan dengan nada prihatin.(Rel)
