DETEKSI.co-Pangururan, Keberadaan mobil dinas (Mobdin) Bupati Samosir hingga kini belum terkuak. Pihak Pemkab Samosir yang ingin dikonfirmasi juga sudah tidak ingin berkomentar.
Pantauan DETEKSI.co, Kamis (30/4/2026) di rumah dinas bupati dan kantor Bupati Samosir, mobil dinas berharga Rp 3,1 milliar dan disebut sebut bermerk Toyota Prado, belum juga terparkir di space mobil milik Pemkab Samosir.
Pegiat antikorupsi korupsi, Dian P Sinaga mengatakan, Pemkab Samosir harus mengungkapkan secara terbuka dan detail.
Hal ini, kata dia, penting agar masyarakat tidak lantas berburuk sangka, dimana keberadaan mobil dinas tersebut dan seperti apa mekanisme pengadaanya.
” Pemkab Samosir dalam hal ini Sekda (Marudut Tua Sitinjak) Pengguna Anggaran di Setdakab Samosir, jangan memilih diam, harus menjelaskan secara detail ke publik,” tukas Dian.
Dian menuturkan, dampak apabila Sekda terus bungkam, maka kepercayaan publik kepada Pemkab Samosir akan terkikis.
Dian menambahkan, adanya ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat dan fakta di lapangan merupakan persoalan serius yang tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar soal mobil, tetapi menyangkut kejujuran pejabat publik dan pengelolaan uang rakyat.Maka pernyataan Sekda merupakan pembohongan publik,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, saat ini DPRD Samosir sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2026.
Momentum tersebut dinilai tepat untuk melakukan penelusuran serius terhadap proses pengadaan mobil dinas Bupati Samosir.
Dia mendesak agar DPRD tidak hanya membahas secara administratif, tetapi juga menggali secara mendalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengadaan tersebut.
Ia juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh oleh lembaga berwenang, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.
Sumber wartawan menyebutkan, bahwa BPK RI sudah melakukan pemeriksaan atas pengadaan mobil dinas Bupati Samosir. Namun karena mobil dinas belum berada di daerah, akan diaudit secara menyeluruh.
Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka dan jujur terkait keberadaan mobil dinas tersebut. Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Samosir.
Sementara Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon ketika dikonfirmasi wartawan terkait keberadaan mobil dinas di LKPJ Bupati Samosir 2025 mengatakan, secara teknis belum menyentuh substansi pengadaan mobil dinas dimaksud. “LKPJ Bupati itu masih secara umum kebijakan kepala daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, nantinya pada agenda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 secara teknis harus ada Pertanggungjawaban administrasi dan fisik. “Setelah keluar LHP BPK RI,” imbuhnya.
Tapi secara umum ia mengatakan, jika wartawan menanyakan keberadaan mobil dinas Bupati Samosir, harus dijelaskan. “Sah saja jurnalis mempertanyakannya,” sebut Nasip.
Sorotan tajam pun diarahkan kepada Marudut Tua Sitinjak selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir karena pernah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan terkait keberadaan mobil dinas tersebut.
Sebelumnya, Marudut Tua kepada sejumlah wartawan, pada 15 Januari 2026 lalu menjelaskan, bahwa mobil dinas tersebut akan tiba pada minggu berikutnya. Namun hingga kini, pernyataan tersebut tidak terbukti di lapangan.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik dan menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi penggunaan anggaran daerah.
Pasalnya, mobil dinas yang dikabarkan bernilai sekitar Rp. 3,1 miliar tersebut seharusnya sudah dapat dimanfaatkan untuk menunjang tugas kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Sekdakab Samosir, Marudut Tua Sitinjak sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Sekretariat Bupati Samosir, belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan.(hot).
