DETEKSI.co-Tapteng, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) terus mengawal kesesuaian percepatan pendataan korban bencana ekologis November 2025 lalu.
Dalam upaya memastikan data penerima bantuan akurat dan tepat sasaran, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi seperti BPBD atau Dinas Sosial saja.
“Jangan lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua OPD harus terlibat aktif dan saling berkoordinasi agar proses penanganan berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan,” ujar Wabup Tapteng dalam rapat percepatan pendataan korban bencana di Ruang Cendrawasih, Kamis (30/4).
Dalam kesempatan ini, Mahmud juga menyambut kehadiran tim Percepatan Pendataan By Name, By Address (BNBA) korban bencana ekologis di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Tentunya kami berharap dibantu untuk bisa dapat mempercepat bagaimana Tapanuli Tengah ini cepat pulih, yang pada saat ini akan bergulir bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak dapat menerima bantuan,” katanya.
Wakil Bupati menegaskan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana melalui pendataan yang akurat.
“Bantuan sebenarnya sudah tersedia, bahkan ada di kantor pos maupun bank penyalur. Diperlukan kesesuaian data, ini yang harus kita benahi bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat,” tegasnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan kehadiran mereka untuk merumuskan kebijakan untuk bisa mempercepat pendataan terkait dengan masyarakat terdampak.
Basarin juga menjelaskan bahwa percepatan pendataan BNBA merupakan bagian dari strategi nasional dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Ia menyebutkan, pembentukan tim ini telah mendapat persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dengan prinsip utama akurasi, validasi, dan akuntabilitas data yang terintegrasi dengan Sistem Nasional Kebencanaan.
Pendataan BNBA ini menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan serta program rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, data harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan adanya tim percepatan ini, diharapkan proses pendataan korban bencana di Tapteng menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkas Basarin.
Rapat ini turut dihadiri OPD, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Perkim Sumut, BPS, mewakili Kepala Kantor Pos Sibolga, BRI Sibolga, BNPB, BPBD Provsu. (RH)
