DETEKSI.co-Medan, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) mendesak pemerintah segera mengevaluasi bahkan mempertimbangkan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai berpotensi memicu kenaikan harga pangan, memperbesar tekanan inflasi, dan semakin membebani perekonomian masyarakat.
Ketua Umum DPP AJH, Dofuzogamo Gaho, SH, mengatakan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang mulai muncul sejak program tersebut dijalankan. Menurutnya, besarnya anggaran negara yang digelontorkan harus diiringi dengan tata kelola yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pangan.
“Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru memicu gejolak harga pangan dan memperberat beban masyarakat,” ujar Dofuzogamo di Medan, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pemerintah selama ini menempatkan MBG sebagai instrumen untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menyerap hasil produksi pertanian dan peternakan nasional. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari distribusi, pengawasan, hingga dampaknya terhadap mekanisme pasar.
AJH menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk menjalankan Program MBG berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, dan bahan pangan lainnya.
“Ketika permintaan melonjak sementara pasokan tidak siap, harga pasti terdorong naik. Dampaknya paling dirasakan masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada kebutuhan pokok,” katanya.
Dofuzogamo juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG. Menurutnya, penggunaan dana publik dalam jumlah besar harus memberikan manfaat yang merata, bukan justru menciptakan persoalan baru di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
AJH juga mempertanyakan sejauh mana Program MBG mampu memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang tradisional. Jika rantai pasok hanya didominasi distributor atau pelaku usaha berskala besar, manfaat ekonomi dinilai tidak akan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Selain persoalan distribusi, AJH mengingatkan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini juga dipengaruhi ketidakpastian global dan tekanan geopolitik. Dalam situasi tersebut, pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal agar tidak memperburuk tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Meski demikian, AJH mengakui tujuan Program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda merupakan langkah yang positif. Namun, menurut organisasi tersebut, niat baik harus dibarengi dengan kebijakan yang realistis, terukur, dan siap dievaluasi apabila menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Karena itu, AJH meminta pemerintah segera melakukan kajian komprehensif terhadap dampak Program MBG terhadap inflasi, distribusi pangan, serta keberlangsungan usaha kecil.
“Evaluasi bukan berarti menolak program peningkatan gizi masyarakat. Justru evaluasi diperlukan agar kebijakan negara benar-benar efektif, tepat sasaran, tidak mengganggu stabilitas harga, dan tidak semakin menekan ekonomi rakyat,” tegas Dofuzogamo.
AJH menilai pemerintah harus menempatkan stabilitas harga pangan, perlindungan UMKM, dan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama. Organisasi tersebut berharap setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat tanpa menimbulkan gejolak ekonomi baru. (Red)
