DETEKSI.co – Samosir, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah l KPK menggelar rapat bersama Pemkab Samosir di Aula Gedung Kantor Bupati Samosir, di Rianiate, Senin 11 Oktober 2021.
Dihadiri Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, Sekda Jabiat Sagala serta para kepala OPD Samosir, KPK melakukan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi serta Monev Tematik di lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir.
Namun, rapat tersebut tidak dapat diliput wartawan, sehingga mereka mengambil gambar dari celah – celah jendela. Seorang jurnalis, Junjungan Marpaung dari media televisi nasional sedang berdiri mengambil gambar dan video dari celah jendela di luar gedung aula rapat. “Tadi saya mau masuk, lalu saya tanya bagian humas minta ijin untuk meliput, terus katanya gak bisa diliput media kegiatannya,” ujar Junjungan Marpaung.
Saat seorang dari rombongan KPK itu keluar dari gedung menuju toliet, Junjungan Merpaung menyempatkan bertanya tentang tujuan kedatangan KPK ke Samosir. Dengan singkat salah satu dari rombongan itu mengatakan padanya, “Ini hanya soal untuk teknis aja, itu katanya kepada Junjungan Marpaung,” katanya.
Demikian juga dengan Efendy Naibaho dari salah satu media online, sangat menyayangkan Dinas Kominfo Samosir yang tidak melakukan pemberitahuan tentang kegiatan ini kepada wartawan. “Di mana Kominfo, kenapa tidak memberitahukan hal ini kepada rekan – rekan pers,” katanya.
Menurut Kadis Kominfo Samosir Rohani Bakara, rapat tersebut sifatnya internal, ini kata Inspektorat, internal”, ujarnya.
Hingga saat rehat makan siang, para peserta rapat keluar dari gedung dan wartawan berhasil mewawancarai Maruli Tua Manurung selaku Kepala Satuan Tugas KPK di Wilayah l Direktorat l Koordinasi dan Supervisi.
Ada tiga hal yang fokus dibahas dalam rapat tersebut tersebut yakni pencegahan korupsi di bidang barang dan jasa, pencegahan korupsi di bidang pengisian jabatan dan pencegahan korupsi di bidang aset daerah dan pajak daerah. “Untuk ketiga hal ini, memang sangat banyak peran dari Inspektorat, pengawasan dan juga nanti bekerjasama dengan BPN dan Kejaksaan Negeri,” kata Maruli. en
