DETEKSI.co-Jakarta, Dampak Perang AS-Israel ke Iran mulai terasa ke perekonomian Indonesia setelah serangan militer memicu ketegangan baru di Timur Tengah. Konflik ini bukan sekadar isu luar negeri, tetapi berpotensi langsung menekan harga energi, nilai tukar rupiah, hingga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampak Perang AS-Israel ke Iran semakin serius setelah Selat Hormuz ditutup. Jalur vital distribusi energi global itu selama ini menjadi penghubung utama ekspor-impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Gangguan di wilayah tersebut membuat pasar minyak bereaksi cepat.
Harga minyak dunia sudah menembus US$80 per barel dari sebelumnya di kisaran US$67–US$70. Lonjakan ini dipicu kekhawatiran terganggunya distribusi global. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, kenaikan tersebut otomatis meningkatkan biaya impor energi.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menjelaskan dampak konflik terbagi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Dampak langsung paling cepat terlihat dari kenaikan harga minyak.
“Yang paling cepat terasa adalah kanal harga energi. Jika eskalasi mengganggu distribusi di Selat Hormuz, pasar minyak akan bereaksi dalam hitungan jam, bukan minggu,” ujarnya.
Sebagai negara net importer minyak, Indonesia berada pada posisi rentan. Kenaikan harga minyak mentah akan menekan subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, serta menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menurut Ronny, dampak tidak langsung juga patut diwaspadai. Ketika ketidakpastian geopolitik meningkat, investor global cenderung melakukan flight to safety dengan memindahkan dana ke aset aman seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika Serikat.
Akibatnya, dolar AS menguat dan imbal hasil US Treasury naik. Arus modal berpotensi keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah bisa tertekan, biaya utang meningkat, dan volatilitas pasar saham melonjak.
“Dampaknya bukan sekadar harga minyak, tetapi stabilitas makro, mulai dari kurs, inflasi, hingga pembiayaan APBN,” jelas Ronny.
Ia memperkirakan transmisi dampak ke pasar keuangan dapat terjadi sangat cepat. Sementara itu, efek ke sektor riil seperti inflasi domestik biasanya terasa dalam 1–3 bulan, tergantung kebijakan pemerintah dalam merespons kenaikan harga energi.
Jika pemerintah menahan harga BBM melalui subsidi, beban fiskal berpotensi membengkak. Namun jika harga disesuaikan, risiko inflasi dan penurunan daya beli masyarakat meningkat.
Dalam jangka pendek, Ronny melihat tiga risiko utama. Pertama, tekanan inflasi impor dari energi dan bahan baku. Kedua, pelemahan rupiah yang memperberat utang valas korporasi. Ketiga, tekanan fiskal akibat subsidi energi yang membesar.
Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai lonjakan harga minyak bisa berlanjut hingga menembus US$100 per barel jika konflik meluas.
Dari sisi pasokan, menurut Fahmy, Indonesia masih dapat mencari sumber alternatif, termasuk melalui hub perdagangan seperti Singapura. Namun persoalan utama tetap pada harga yang mengikuti pasar global.
“Kalau dari segi supply bisa dari berbagai sumber. Tapi harga harus mengikuti harga minyak dunia. Itu pasti berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia,” katanya.
Fahmy menilai pemerintah menghadapi dilema kebijakan, terutama terkait BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Jika harga dinaikkan saat minyak berada di kisaran US$80–US$90 per barel, inflasi berisiko meningkat dan daya beli masyarakat menurun.
Sebaliknya, jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi dalam APBN akan membengkak. Terlebih, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN dipatok sekitar US$70 per barel, sementara harga pasar sudah melampaui angka tersebut.
Ia menyarankan selama harga minyak masih di bawah US$100 per barel, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan BBM subsidi untuk menjaga daya beli. Namun jika harga menembus US$100 dan bertahan, kenaikan harga kemungkinan sulit dihindari.
Sebelum menaikkan harga, pemerintah perlu menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Tanpa perlindungan yang memadai, lonjakan inflasi akibat kenaikan BBM bisa meningkatkan angka kemiskinan.
Di tengah tekanan global, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan. Fahmy menilai kebijakan biodiesel B50 dan E10 merupakan langkah diversifikasi yang tepat, tetapi kontribusinya masih terbatas.
Ketergantungan terhadap energi fosil dinilai masih sangat besar. Karena itu, pengembangan energi baru terbarukan perlu dipercepat sebagai solusi jangka panjang.
Konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa gejolak geopolitik dapat dengan cepat merambat ke dompet masyarakat. Jika perang berlangsung singkat, dampaknya mungkin sementara. Namun jika berkepanjangan dan mengganggu distribusi energi global, Indonesia harus bersiap menghadapi harga minyak tinggi dalam waktu lama serta tekanan berkelanjutan pada rupiah dan APBN.(Red)
