DETEKSI.co-Jakarta, Efisiensi energi 2026 menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan nasional. Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret dan terarah untuk menghadapi potensi krisis minyak global yang dipicu ketegangan geopolitik.
Efisiensi energi 2026 ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3/2026). Presiden memberikan instruksi agar kebijakan penghematan energi tidak dilakukan secara umum, tetapi difokuskan pada sektor-sektor tertentu agar hasilnya lebih efektif.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, langkah ini merupakan respons langsung terhadap dinamika global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi dunia.
Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya strategi yang terukur agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas energi di tengah tekanan global. Kebijakan ini juga dirancang agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan dari sejumlah pejabat penting, di antaranya Airlangga Hartarto, Purbaya Yudhi Sadewa, Brian Yuliarto, Prasetyo Hadi, Rosan Perkasa Roeslani, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Efisiensi energi 2026 juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Koordinasi lintas kementerian dilakukan agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan terintegrasi.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya fokus pada penghematan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Artinya, kebijakan dirancang agar tetap mendukung produktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu opsi yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Skema ini dinilai efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak akibat mobilitas harian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana WFH akan diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan diikuti sektor swasta dan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, teknis pelaksanaan WFH masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah akan menyampaikan secara rinci kepada publik setelah konsep kebijakan benar-benar matang.
Efisiensi energi 2026 diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(Red)
