DETEKSI.co-Jakarta, Pengamat politik menilai terdapat dimensi politik yang lebih luas di balik rencana Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa ke ranah hukum pihak-pihak yang menuding dirinya sebagai dalang di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, langkah hukum tersebut bukan semata-mata untuk melindungi reputasi pribadi, melainkan juga sebagai upaya membatasi spekulasi politik yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka antara SBY dan Jokowi.
“Dengan mempersoalkan sumber tudingan, bukan masuk ke perdebatan substansi isu ijazah, SBY ingin memperjelas posisi politiknya agar tidak dikaitkan dengan upaya delegitimasi terhadap Jokowi,” kata Arifki.
Menurutnya, pilihan SBY menggunakan mekanisme hukum justru dinilai lebih strategis dibandingkan membiarkan isu berkembang liar di ruang publik.
“Langkah hukum yang diambil Pak SBY tepat, karena sikap diam selama ini justru tidak menguntungkan. Isu ijazah Jokowi dinikmati oleh berbagai kelompok politik. Jika tidak disikapi, itu bisa mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” ujarnya.
Arifki juga menilai, komunikasi politik antara SBY dan Jokowi selama ini relatif terbuka. Hal itu terlihat dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi, yang mencerminkan relasi politik yang masih terjaga.
Dalam konteks saat ini, Jokowi masih dipandang sebagai figur yang mampu menjaga keseimbangan antar-elite politik nasional, terlebih menjelang dinamika politik yang diperkirakan semakin menghangat pada 2026, seiring mulai dibahasnya Rancangan Undang-Undang Pemilu.
“Pilihan SBY untuk tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” jelas Arifki.
Ia menambahkan, langkah hukum tersebut juga beririsan dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menuju Pemilu 2029. Membiarkan isu personal berkembang tanpa kendali berisiko memperlebar konflik elite dan membuka ruang bagi aktor lain untuk memanfaatkan situasi.
“Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan lewat dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana SBY membawa tudingan sebagai dalang isu ijazah Jokowi ke jalur hukum disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun media sosial X pada Rabu (31/12/2025).
Menurut Andi Arief, ketika tuduhan tersebut mulai mengaitkan SBY seolah ikut terlibat atau membiarkan isu berkembang, maka langkah hukum menjadi opsi serius.
“Tujuannya untuk menjaga nama baik dan menghentikan penyebaran fitnah yang mencederai kehormatan seorang tokoh negara,” tulis Andi Arief.
