DETEKSI.co-Medan, Penjara koruptor yang menjadi bagian dari agenda besar pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum juga terealisasi. Meski penindakan kasus korupsi terus berjalan, pembangunan fasilitas khusus bagi pelaku korupsi masih sebatas wacana.
Penjara koruptor dinilai penting untuk memperkuat efek jera. Karena itu, Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mengalokasikan anggaran pembangunan.
Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat (3/4/2026). Ia menilai dukungan anggaran menjadi kunci agar program tersebut tidak berhenti di tingkat rencana.
“Menkeu harus segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor agar asta cita pemberantasan korupsi Presiden bisa berjalan maksimal,” ujar Rinno.
Menurutnya, penjara koruptor merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang sebelumnya disampaikan Presiden dalam rapat kabinet pada April 2025. Namun hingga kini, implementasinya belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Rinno menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah berjalan melalui Kejaksaan RI dan KPK hingga ke daerah. Akan tetapi, tanpa fasilitas penahanan khusus, upaya tersebut dinilai belum optimal.
Ia juga mengungkapkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan penjara khusus koruptor telah disiapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kendala utama saat ini hanya terletak pada belum adanya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Dokumen sudah lengkap dari Kementerian Imipas. Tinggal keputusan anggaran dari Kemenkeu. Ini yang kita dorong agar segera direalisasikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rinno menilai praktik korupsi yang semakin meluas, mulai dari tingkat desa hingga pusat, berpotensi mengganggu ketahanan negara dari dalam. Ia menyebut hampir semua level jabatan memiliki risiko terpapar korupsi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang kini memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
FABEM menyatakan optimisme bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Mereka berharap pembangunan penjara khusus koruptor dapat direalisasikan dalam tahun ini.
Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Ia menyebut opsi seperti Nusakambangan atau pulau lain di wilayah Indonesia dapat dipertimbangkan.
“Di mana pun lokasinya, kami pasti mendukung selama itu untuk memperkuat pemberantasan korupsi,” tutupnya.(Ril)
