DETEKSI.co-Jakarta, Polri memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menggelar rapat koordinasi lintas lembaga guna membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan berlangsung di Mabes Polri dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Agenda utama rapat adalah evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta penajaman strategi ketahanan pangan nasional tahun 2026.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi dasar kuat bagi Polri untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor agar hasil serupa bahkan lebih baik dapat dicapai pada 2026.
“Rapat ini menjadi langkah strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam menjaga ketersediaan jagung nasional,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi petani jagung lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh pembiayaan untuk menanam kembali serta memperluas lahan pertanian jagung.
Selain akses modal, Polri juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga di bawah standar.
Untuk itu, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna menyerap jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung sesuai standar Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial dan pengawasan yang tepat, Polri berharap petani mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
Sementara itu, perwakilan Himbara dari BRI, Senior Vice President Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Melalui sinergi lintas lembaga ini, Polri menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung Indonesia.(Ril)
