ATR BPN

DETEKSI.co-Jakarta, KPK menemukan petunjuk dugaan aliran uang setelah menggeledah rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan pada Jumat (18/9/2026) sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan...

DETEKSI.co-Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Layanan ini dirancang untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah.Direktur Jenderal...

DETEKSI.co-Jakarta, Sengketa pertanahan menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pemetaan dan identifikasi terhadap persoalan tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun konflik. Menurut Fauzan,...

DETEKSI.co-Sorong, RUU Masyarakat Adat menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam kunjungan kerja ke Papua, Senin (10/8/2026). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.Penyerapan masukan melibatkan berbagai unsur di daerah, mulai...

DETEKSI.co-Jakarta, Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, didorong segera diselesaikan melalui skema Reforma Agraria. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai mekanisme tersebut menjadi jalan keluar...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan dinilai harus disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Siti Aisyah, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999...

DETEKSI.co-Jakarta, KUHP baru dinilai menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak berbagai praktik mafia tanah, terutama kejahatan yang melibatkan pemalsuan dokumen, akta autentik, hingga pencantuman keterangan palsu dalam dokumen resmi. Penilaian tersebut disampaikan Anggota DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya,...