DETEKSI.co-Jakarta, The Prabowonomics Institute (The Print) menilai sinyal kuat reshuffle kabinet dari Istana merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi gagasan Prabowonomics dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi rakyat di tengah goncangan gejolak geopolitik global.
Ketua The Prabowonomics Institute sekaligus Penulis Buku Prabowonomics, Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa 55 kementerian/lembaga harus satu hati, pikiran, dan tindakan dalam menjalankan visi Presiden.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan, tidak ada visi menteri. Yang ada hanya visi Presiden. Artinya, 55 K/L wajib satu komando menjalankan Prabowonomics dan Asta Cita sebagai jalan menyejahterakan rakyat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., Penulis Buku Prabowonomics, diterima rilis deteksi.co.di Jakarta, Senin (27/4/2026)
Terkait Goncangan Gejolak Geopolitik Global, Yonge memaparkan bahwa dunia saat ini menghadapi 5 krisis sekaligus:
1. Perang dagang AS-Tiongkok jilid II yang memukul rantai pasok global.
2. Eskalasi konflik Timur Tengah yang mengerek harga energi dan pangan dunia.
3. Fragmentasi blok ekonomi memaksa negara memilih kubu.
4. Krisis iklim yang mengancam ketahanan pangan dan air.
5. Disrupsi teknologi & AI yang bisa melenyapkan jutaan lapangan kerja konvensional.
“Dalam situasi ini, Indonesia tidak bisa jalan dengan K/L yang kerjanya sektoral dan lambat. Kalau 55 K/L tidak satu hati, pikiran, dan tindakan, kita akan jadi korban gejolak global. Hilirisasi bisa mandek, swasembada gagal, target 8 persen hanya mimpi. Prabowonomics adalah benteng ekonomi kita. Tapi benteng itu butuh prajurit yang kompak,” tegas Yonge.
Menurut Yonge, reshuffle berbasis kinerja adalah keniscayaan teknokratis. “Prabowonomics dan Asta Cita bukan sekadar konsep, tapi sistem kerja dengan target terukur: pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi total. Tanpa satu hati, pikiran, dan tindakan dari 55 K/L, target itu mustahil tercapai di tengah gejolak geopolitik global,” ujarnya.
Yonge menambahkan, evaluasi per 100 hari yang diwacanakan Istana adalah instrumen disiplin. “Menteri dan kepala lembaga yang tidak perform menjalankan gagasan Presiden, wajar diganti. Ini demi rakyat, bukan politik. Rakyat butuh kepastian di tengah dunia yang tidak pasti.”
Berikut Tolak Ukur Utama Kinerja 55 K/L:
7 KEMENTERIAN KOORDINATOR
1. Kemenko Polkam – Menjaga stabilitas politik-keamanan untuk akselerasi hilirisasi.
2. Kemenko Kumham Imipas – Reformasi hukum dan imigrasi kawal investasi.
3. Kemenko Perekonomian – Komando utama eksekusi target pertumbuhan 8 persen.
4. Kemenko PMK – Cetak SDM unggul siap industrialisasi.
5. Kemenko Infrastruktur – Percepat konektivitas turunkan biaya logistik nasional.
6. Kemenko PM – Pemberdayaan rakyat sebagai subjek ekonomi.
7. Kemenko Pangan – Komando swasembada beras, jagung, dan gula.
41 KEMENTERIAN
8. Kemensetneg – Kawal disiplin eksekusi Prabowonomics di semua K/L.
9. Kemendagri – Pastikan daerah satu komando sukseskan industrialisasi.
10. Kemenlu – Diplomasi ekonomi buka pasar ekspor produk hilir.
11. Kemenhan – Jaga kedaulatan SDA sebagai pilar pertahanan ekonomi.
12. Kemenag – Dorong ekonomi umat lewat ekosistem industri halal.
13. Kemenkum – Beri kepastian hukum untuk investor hilirisasi.
14. KemenHAM – Jamin ekonomi berkeadilan dan HAM buruh industri.
15. Kemenimipas – Imigrasi selektif tarik talenta global dukung industri.
16. Kemenkeu – APBN ekspansif-pro rakyat biayai penuh Prabowonomics.
17. Kemendikdasmen – Kurikulum vokasi link and match dengan industri.
18. Kemendiktisaintek – Riset hilirisasi dan SDM iptek jadi kunci menang.
19. Kemenbud – Dorong budaya produktif dan ekonomi kreatif.
20. Kemenkes – Pastikan rakyat sehat untuk naikkan produktivitas.
21. Kemensos – Bansos produktif cetak wirausaha baru.
22. Kemenaker – Target 1 smelter 5.000 tenaga kerja, genjot balai latihan.
23. Kemenperin – Jalankan industrialisasi total, TKDN 70 persen, 1 daerah 1 industri.
24. Kemendag – Setop impor pangan, ekspor produk hilir naik 300 persen.
25. KemenESDM – Setop ekspor mentah, tuntas hilirisasi nikel-bauksit-energi.
26. KemenPU – Bangun bendungan, irigasi, dan jalan produksi.
27. KemenPKP – Program 3 juta rumah gerakkan industri dalam negeri.
28. Kemendes PDT – Arahkan dana desa untuk 1 desa 1 produk hilir.
29. Kementerian Transmigrasi – Jadikan kawasan transmigrasi sentra industri baru.
30. Kemenhub – Perkuat tol laut dan turunkan biaya logistik.
31. Komdigi – Digitalisasi UMKM dan jaga kedaulatan data nasional.
32. Kementan – Jalankan food estate, capai swasembada pangan 2029.
33. Kemenhut – Kelola hutan produksi lestari untuk bahan baku industri.
34. KKP – Hilirisasi perikanan, nelayan naik kelas.
35. KemenPAN-RB – Pangkas izin, wujudkan birokrasi digital layani industri.
36. Kementerian Koperasi – Jadikan koperasi modern offtaker produk hilir.
37. Kementerian UMKM – Naikkan kelas 5 juta UMKM masuk rantai pasok industri.
38. Kementerian Pariwisata – Wujudkan 1 desa 1 destinasi, tingkatkan devisa.
39. Kemenekraf/Bekraf – Dorong IP lokal dan ekraf tembus pasar global.
40. KemenPPPA – Berdayakan ekonomi perempuan di era industri.
41. Kemenpora – Siapkan pemuda kerja industri, kembangkan sport industry.
42. Kementerian Haji & Umroh – Tata kelola efisien, devisa umat kuatkan ekonomi.
7 LEMBAGA PEMERINTAH
43. Bappenas – Pastikan RPJMN nyambung Asta Cita dan Prabowonomics.
44. BKPM – Capai target investasi hilirisasi Rp2.000 triliun.
45. ATR/BPN – Beri kepastian lahan untuk kawasan industri.
46. Kemendukbangga/BKKBN – Jadikan bonus demografi mesin produktif.
47. KLH/BPLH – Jalankan ekonomi hijau, percepat AMDAL, industri tetap lestari.
48. KemenP2MI/BP2MI – Cetak PMI skill tinggi, kirim devisa, pulang buka industri.
49. Badan Pangan Nasional – Jaga stabilitas harga dan cadangan pangan strategis.
50. Badan Gizi Nasional – Sukseskan program makan bergizi gratis dongkrak SDM.
51. BRIN – Inovasi teknologi hilirisasi kunci Prabowonomics.
52. BIN – Deteksi dini ancaman ekonomi dan sabotase SDA.
53. BSSN – Jaga kedaulatan data dan keamanan digital industri.
54. BPOM – Percepat izin edar produk hilir farmasi-pangan.
55. BSN – SNI wajib untuk semua produk hilir Prabowonomics.
“Pada akhirnya, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Namun kami meyakini, hanya dengan 55 K/L yang satu hati, pikiran, dan tindakan, Indonesia bisa selamat dari goncangan gejolak geopolitik global dan rakyat benar-benar sejahtera,” tutup Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., Penulis Buku Prabowonomics. (Ril)
