DETEKSI.co-BANDARLAMPUNG, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber utama dalam ajang Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 yang digelar di Jakarta. Jumat(26/6/2026).
Forum strategis ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Fiskal Berkelanjutan”, serta diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi opsi tambahan, melainkan kebutuhan mutlak dalam mengelola keuangan daerah di era kekinian. Menurutnya, digitalisasi sejati bukan sekadar memindahkan proses kerja dari cara manual ke sistem aplikasi, melainkan membangun satu ekosistem data yang terintegrasi sepenuhnya.
“Dengan sistem yang terhubung dan terbuka, setiap kebijakan dapat disusun lebih tepat sasaran, terhindar dari kebocoran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara nyata,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus mempercepat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui berbagai terobosan. Salah satu andalannya adalah aplikasi Lampung-In, sebuah platform layanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan serta pembayaran kewajiban daerah.
Hasilnya sudah terasa nyata. Melalui penerapan sistem digital pada pengelolaan retribusi aset daerah, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat peningkatan penerimaan yang sangat signifikan, mencapai lebih dari 221% pada periode Januari hingga April 2026, dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Wagub Jihan mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari hasil atau outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur.
Dengan dukungan sistem pengawasan terintegrasi seperti SIPD serta terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Provinsi Lampung optimis dapat terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan.
(Yanguji)
