Kamis, 29 September 2022

Edy Rahmayadi Ambil Langkah Konkret Kendalikan Inflasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (18/8/2022).
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (18/8/2022).

DETEKSI.co-Medan, Tingkat inflasi menjadi perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo saat ini. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sendiri telah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

Tingkat inflasi Sumut periode terkini berada di angka 5,62% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,94%). Lima komoditas utama yang menyebabkan hal ini, menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, antara lain cabai merah, bawang merah, angkutan udara, rokok kretek filter dan tomat.

“Kita sudah ambil langkah konkret seperti operasi pasar cabai merah lima kali, MoU dengan Pemkab/Pemko, BUMD, dan Gapoktan untuk ketersediaan cabai merah, pengembangan pertanian terintegrasi, dan lainnya,” kata Edy Rahmayadi, usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nasional melalui zoom dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (18/8).

Walau begitu, pertumbuhan ekonomi Sumut membaik tahun ini, berada di angka 4,7% untuk triwulan II 2022 (yoy) lebih tinggi dari nasional 4,4%. Agar upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Edy Rahmayadi meminta seluruh TPID bekerja sama lebih kuat dan lebih keras.

“Tidak bisa kita bekerja sebatas standar, harus lebih, karena keadaan saat ini memang sulit. Politik global yang tidak stabil dan perekonomian yang belum pulih setelah gelombang Covid-19 membuat kondisi kesulitan,” kata Edy Rahmayadi.

Sebelumnya dalam Rakornas, Presiden RI Joko Widodo mengatakan akibat kondisi global saat ini yang tidak stabil, 60 negara terancam tumbang. Lebih dari itu, 345 juta orang dari 85 negara terancam kelaparan akut, karena itu Presiden meminta semua daerah bekerja lebih serius.

Ada lima daerah yang inflasinya menjadi perhatian Joko Widodo yaitu Jambi (8,55%), Sumbar (8,01%), Babel (7,77%), Riau (7,04%) dan Aceh (6,97%). Joko Widodo meminta semua provinsi untuk bekerja di atas standar dan memperhatikan secara detail inflasi daerahnya.

“Perhatikan benar-benar, kondisinya tidak biasa, jadi kita juga harus bekerja di atas standar. Saya lihat realisasi APBD juga masih di angka 33,3,%, padahal kalau realisasinya bagus akan menambah perputaran uang di daerah dan membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Joko Widodo saat membuka Rakornas dari Istana Negara, Jakarta.

Ketua TPI Pusat dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain kondisi global yang belum stabil faktor cuaca juga memicu tingginya inflasi, karena mempengaruhi produksi. Walau begitu, menurutnya harga pangan secara nasional sudah stabil seperti beras, daging sapi, daging ayam, gula, cabe merah sudah turun.

“Kami laporkan harga bahan pangan kita relatif stabil, bahkan daging ayam di bawah Rp20.000, terlalu rendah,” kata Airlangga.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan meningkatnya harga transportasi termasuk udara, karena naiknya harga bahan bakar minyak global. Walau begitu, menurutnya ini bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah melalui subsidi energi.

“Tekanan (inflasi) dapat tertahan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi,” kata Perry.

Hadir pada rapat ini di Istana Negara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat ini juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual serta stakeholder terkait.(Irwan Ginting)