DETEKSI.co-Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dengan menyoroti tiga sektor yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan KPK di Maluku Utara diperkuat melalui rapat koordinasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V yang berlangsung di Ternate pada 10–12 Juni 2026. Dalam forum tersebut, KPK menegaskan bahwa kualitas pembangunan daerah bergantung pada keterpaduan antara perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan pengadaan yang bersih dan kompetitif.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Maruli Tua, mengatakan ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Tidak ada pilihan, kita semua harus berani berubah. Ini menjadi tindak lanjut atensi presiden. Ketika ingin berubah, pertama harus berani lihat kekurangan dulu,” ujar Maruli di Ternate.
KPK mencatat adanya peningkatan kualitas tata kelola berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Meski demikian, lembaga antirasuah itu menilai capaian tersebut belum cukup apabila belum diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pada SPI 2024, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh skor integritas sebesar 57,35. Nilai pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa masing-masing berada di angka 59,03.
Setahun berikutnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nilai pengelolaan anggaran naik menjadi 74,49, sedangkan pengadaan barang dan jasa mencapai 79,53.
Meski demikian, KPK mengingatkan bahwa peningkatan indeks integritas harus dibuktikan melalui sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
KPK juga menyoroti besarnya aktivitas pengadaan di Maluku Utara. Berdasarkan data Inaproc, sekitar 61,35 persen paket pengadaan berkaitan dengan proyek infrastruktur, sedangkan metode e-purchasing menjadi mekanisme yang paling banyak digunakan dengan porsi 52,89 persen.
Besarnya nilai transaksi tersebut dinilai memiliki risiko tinggi apabila tidak diawasi secara optimal. Karena itu, KPK mendorong penguatan sistem data pengadaan untuk menutup peluang terjadinya kebocoran anggaran maupun praktik penyimpangan.
“Perbaikan tata kelola, yang lebih penting memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maruli.
Penguatan tata kelola mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan pengawasan yang dilakukan KPK menjadi bagian penting dalam memperbaiki efektivitas pembangunan daerah.
Menurut Sherly, sejak September 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara intensif bekerja sama dengan BPKP untuk mengevaluasi harga satuan pekerjaan.
Hasil evaluasi tersebut menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar.
“Saya selalu percaya, pengawasan yang baik itu selalu tentang pencegahan. Hasil koordinasi dengan BPKP menunjukkan penurunan harga satuan sebesar 25-30 persen,” ungkap Sherly.
Selain Pemerintah Provinsi Maluku Utara, KPK juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Pemerintah Kota Ternate.
Pada 2026, anggaran belanja Kota Ternate mencapai Rp958 miliar, meningkat sekitar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Inaproc, 44,35 persen transaksi pengadaan merupakan pengadaan barang, sementara metode pengadaan langsung menjadi yang paling dominan dengan porsi 39,82 persen.
KPK juga memberikan perhatian terhadap pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK). Dari total anggaran pengadaan sebesar Rp325 miliar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), sekitar 94,35 persen dialokasikan kepada UMKK.
Meski demikian, KPK mengingatkan agar kesempatan tersebut tidak hanya dinikmati oleh penyedia yang sama secara berulang.
“Jangan sampai malah penyedia berulang ataupun menumpuk di satu UMKK. Karena itu perlu pengawasan ekstra, sebab jika tidak, bagaimana UMKK dapat berkembang dan kompetitif,” kata Maruli.
Sementara itu, indeks integritas perangkat daerah Kota Ternate juga mengalami peningkatan, dari 59,88 menjadi 72,72. KPK menilai capaian tersebut merupakan modal penting untuk mempercepat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan KPK.
“Kegiatan hari ini merupakan komitmen untuk melakukan perbaikan dari setiap catatan yang diberikan KPK,” ujar Tauhid.
Selain fokus pada pengelolaan anggaran, KPK bersama Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara turut mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut KPK, sektor pendidikan merupakan layanan publik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik titipan, pungutan tidak sah, hingga intervensi dalam proses seleksi.
Karena itu, seluruh tahapan penerimaan murid baru didorong berlangsung secara terbuka, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK juga mengapresiasi keterlibatan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dalam mengawasi proses tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik.
“Pendidikan sangat dekat dengan masyarakat, sehingga proses penerimaan murid baru harus dijaga agar adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik,” pungkas Maruli.
Melalui penguatan pengawasan di sektor pemerintahan dan pendidikan, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di Maluku Utara tidak hanya meningkatkan indeks integritas, tetapi juga menghadirkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, pembangunan yang berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin dipercaya masyarakat. (Ril)
