DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menyoroti latar belakang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang selama ini lebih dikenal publik di bidang ketenagakerjaan dibandingkan lingkungan hidup.
Menurut Gandi, jabatan Menteri Lingkungan Hidup membutuhkan kompetensi dan pemahaman teknis yang kuat terkait pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, serta penanganan krisis iklim yang saat ini menjadi tantangan besar di berbagai daerah.
“Lingkungan hidup memegang peranan penting sebagai habitat seluruh makhluk hidup di muka bumi. Kelangsungan dan kelestariannya harus menjadi perhatian utama,” kata Gandi kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Gandi menilai kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh seorang menteri dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan kompetensi yang dimilikinya. Karena itu, ia berharap Kementerian Lingkungan Hidup dapat lebih serius dalam menangani berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian PMPHI adalah maraknya penebangan pohon di sejumlah wilayah perkotaan di Sumatera Utara. Menurutnya, pohon memiliki fungsi penting sebagai paru-paru kota yang membantu menjaga kualitas udara serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
“Menteri Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan kerusakan lingkungan. Banyak pohon yang ditebang, padahal keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Gandi juga meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penebangan pohon secara ilegal apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, perusahaan maupun individu yang melakukan penebangan tanpa izin harus diberikan sanksi tegas berupa denda maupun pidana sesuai aturan hukum.
PMPHI mengaku menerima informasi mengenai adanya penebangan pohon dalam jumlah besar yang diduga tidak memiliki izin resmi. Karena itu, pihaknya meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Keresahan masyarakat terkait penebangan ribuan pohon harus dijawab secara resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, PMPHI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan dengan memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi mendukung pembangunan bangsa dan negara.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan,” pungkas Gandi. (gaho)
