DETEKSI.co-Jakarta, Prabowo Tegas mendorong reformasi hukum dengan menargetkan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini disebut sebagai bagian penting untuk memperkuat fondasi negara sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Prabowo Tegas menyatakan komitmen tersebut saat berdiskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (17/3/2026) malam hingga Rabu (18/3) dini hari. Pernyataan itu kemudian disampaikan kembali dalam keterangan pers pada Senin (23/3/2026).
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa reformasi yang diusung tidak hanya menyasar satu lembaga saja. Seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum akan ikut dibenahi secara menyeluruh.
“Yang ingin saya lakukan yakni transformasi bangsa. Saya ingin memperbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujarnya.
Prabowo Tegas menilai profesionalisme aparat menjadi syarat utama bagi negara yang kuat. Ia menekankan bahwa integritas dan disiplin aparat hukum tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan dipercaya.
Menurutnya, tindakan segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. Hal itu dinilai merugikan banyak aparat lain yang bekerja dengan baik dan profesional.
“Mungkin beberapa oknum dia punya kekuatan, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” katanya.
Prabowo Tegas memberi kesempatan perbaikan internal kepada setiap institusi penegak hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan nyata.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa memperbaiki diri enggak? Kalau kamu memperbaiki diri saya kasih kesempatan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, terutama terhadap praktik ilegal yang sebenarnya bisa dicegah dengan sistem dan teknologi yang ada. Salah satu contoh yang disinggung adalah pengawasan sektor pertambangan.
Dalam proses pembenahan tersebut, Presiden memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun. Ia mengungkapkan bahwa tindakan tegas sudah dilakukan terhadap sejumlah pejabat tinggi yang melanggar hukum.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” pungkasnya.
Langkah reformasi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan menciptakan aparat yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat luas.(Red/d)
